Tulungagung (Antara Jatim) - Sekitar 60 sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kekurangan murid baru atau tidak bisa mencapai pagu peserta didik yang ditetapkan dinas pendidikan dan kebudayaan setempat akibat minimnya pendaftar, terutama di daerah-daerah pinggiran.
"Jika dipersentase ada sekitar 10 persen sekolah (SD) yang belum menenuhi pagu dari total lembaga SD sebanyak 611 sekolah se-Tulungagung," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Iswanto di Tulungagung, Rabu.
Untuk mengatasi, Dinas Dikbud Tulungagung memperpanjang masa pendaftaran PPDB (penerimaan peserta didik baru), khusus untuk lembaga SD yang masih kekurangan murid.
Pada PPDB tingkat SD ini setiap rombongan belajar (rombel) minimal diisi oleh 20 murid dan maksimal hingga 28 murid.
"Ada SD yang masih menerima empat murid. Namun dengan diperpanjang PPDB, diharapkan anak–anak yang sudah waktunya sekolah bisa tertampung di sekolah yang kekurangan pagunya," katanya.
Iswanto menuturkan, beberapa dampak setiap lembaga yang kekurangan siswa, seperti pada finansial, jika jumlah murid sedikit maka dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima juga akan sedikit.
Selain itu, lanjut dia, secara psikologis akan mempengaruhi proses belajar-mengajar.
"Jika BOS sedikit maka dalam pengelolaan nantinya akan mengalami kesulitan. Padahal lembaga sekolah kecil maupun besar untuk anggaran pengeluaran umum juga hampir sama," ujarnya.
Iswanto menegaskan kekurangan pagu di setiap lembaga di wilayah pinggiran kota dipengaruhi sejumlah faktor.
Menurutnya, keberadaan sekolah favorit atau unggulan bukanlah faktor utama terjadinya kekurangan murid di sejumlah sekolah pinggiran.
Namun, kata Iswanto, faktor kemajuan sarana transportasi lah yang lebih banyak mempengaruhi cara berfikir wali murid untuk menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah yang berada di wilayah kota.
"Seperti contoh wilayah Kecamatan Pucanglaban, banyak juga yang sekarang sekolah di wilayah Ngunut. Karena itu moda transportasi yang mudah seperti sekarang ini," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Jika dipersentase ada sekitar 10 persen sekolah (SD) yang belum menenuhi pagu dari total lembaga SD sebanyak 611 sekolah se-Tulungagung," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung Iswanto di Tulungagung, Rabu.
Untuk mengatasi, Dinas Dikbud Tulungagung memperpanjang masa pendaftaran PPDB (penerimaan peserta didik baru), khusus untuk lembaga SD yang masih kekurangan murid.
Pada PPDB tingkat SD ini setiap rombongan belajar (rombel) minimal diisi oleh 20 murid dan maksimal hingga 28 murid.
"Ada SD yang masih menerima empat murid. Namun dengan diperpanjang PPDB, diharapkan anak–anak yang sudah waktunya sekolah bisa tertampung di sekolah yang kekurangan pagunya," katanya.
Iswanto menuturkan, beberapa dampak setiap lembaga yang kekurangan siswa, seperti pada finansial, jika jumlah murid sedikit maka dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diterima juga akan sedikit.
Selain itu, lanjut dia, secara psikologis akan mempengaruhi proses belajar-mengajar.
"Jika BOS sedikit maka dalam pengelolaan nantinya akan mengalami kesulitan. Padahal lembaga sekolah kecil maupun besar untuk anggaran pengeluaran umum juga hampir sama," ujarnya.
Iswanto menegaskan kekurangan pagu di setiap lembaga di wilayah pinggiran kota dipengaruhi sejumlah faktor.
Menurutnya, keberadaan sekolah favorit atau unggulan bukanlah faktor utama terjadinya kekurangan murid di sejumlah sekolah pinggiran.
Namun, kata Iswanto, faktor kemajuan sarana transportasi lah yang lebih banyak mempengaruhi cara berfikir wali murid untuk menyekolahkan putra dan putrinya di sekolah yang berada di wilayah kota.
"Seperti contoh wilayah Kecamatan Pucanglaban, banyak juga yang sekarang sekolah di wilayah Ngunut. Karena itu moda transportasi yang mudah seperti sekarang ini," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017