){kind=link}
Surabaya (Antara Jatim) – Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mendorong Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur untuk segera menerapkan kurikulum antiradikalisme untuk mencegah adanya paham radikalisme di lingkungan kampus.
Nasir usai "Deklarasi Anti-Radikalisme PT se-Jatim" di kampus setempat, Kamis mengatakan dorongan itu dimaksudkan agar perguruan tinggi lainnya bisa mengadaptasi pada tahun ajaran baru ini.
"Kurikulum ini juga kami desain, agar tidak Cuma PNS saja yang diatur agar tidak menganut paham radikal. Tetapi kaum akademisi juga," kata Nasir.
Nasir mengapresiasi banyaknya perguruan tinggi yang terlibat dalam deklarasi ini. Pasalnya, beberapa deklarasi juga sempat diadakan di beberapa daerah, tetapi komitmen Jatim terlihat kut dengan banyaknya peserta deklarasi.
"Ke depan sistem perkuliahan harus ada pertanggungjawaban agar tidak ada gerakan radikalisme di kampusnya. Kalau memang ada rektor harus menindak tegas oknumnya," tuturnya.
Sementara itu, Rektor UPN Jatim, Prof Teguh Soedarto mengungkapkan kurikulum antiradikalisme akan dikaji untuk diterapkan dalam beberapa mata kuliah wajib. Seperti mata kuliah Bela Negara, pancasila, UUD 1945, kewarganedaraan dan agama.
Dia berharap dengan kaajian antiradikalisme dalam mata kuliah akan membentuk karakter nasionalisme dan bela negara.
"Jadi sekarang ini kami akan melakukan rapat teknis. Penyesuaian bagian mana yang bisa dimasuki materi radikalisme dan terorisme. Jadi mahasiswa memahami progres yang berkembang saat ini," ujar Teguh.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI R Gautama Wiranegara menjelaskan saat ini banyak organisasi terorisme yang jaringannya memasuki dunia pendidikan. Sehingga diharapkan adanya sinergi antara BNPT dan perguruan tinggi untuk mengatasinya.
"Kami butuh UU Anti terorisme itu, jadi para penegak hukum bisa jelas melakukan aksi terhadap teroris," ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini telah dilakukan sosialisasi antiradikalisme pada berbagai instansi pendidikan. Hanya saja program ini masih terbatas mengikuti instansi yang bekerja sama dengan BNPT.
"Kami belum ada program sendiri, ya masih terbatas dana," kata dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Nasir usai "Deklarasi Anti-Radikalisme PT se-Jatim" di kampus setempat, Kamis mengatakan dorongan itu dimaksudkan agar perguruan tinggi lainnya bisa mengadaptasi pada tahun ajaran baru ini.
"Kurikulum ini juga kami desain, agar tidak Cuma PNS saja yang diatur agar tidak menganut paham radikal. Tetapi kaum akademisi juga," kata Nasir.
Nasir mengapresiasi banyaknya perguruan tinggi yang terlibat dalam deklarasi ini. Pasalnya, beberapa deklarasi juga sempat diadakan di beberapa daerah, tetapi komitmen Jatim terlihat kut dengan banyaknya peserta deklarasi.
"Ke depan sistem perkuliahan harus ada pertanggungjawaban agar tidak ada gerakan radikalisme di kampusnya. Kalau memang ada rektor harus menindak tegas oknumnya," tuturnya.
Sementara itu, Rektor UPN Jatim, Prof Teguh Soedarto mengungkapkan kurikulum antiradikalisme akan dikaji untuk diterapkan dalam beberapa mata kuliah wajib. Seperti mata kuliah Bela Negara, pancasila, UUD 1945, kewarganedaraan dan agama.
Dia berharap dengan kaajian antiradikalisme dalam mata kuliah akan membentuk karakter nasionalisme dan bela negara.
"Jadi sekarang ini kami akan melakukan rapat teknis. Penyesuaian bagian mana yang bisa dimasuki materi radikalisme dan terorisme. Jadi mahasiswa memahami progres yang berkembang saat ini," ujar Teguh.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI R Gautama Wiranegara menjelaskan saat ini banyak organisasi terorisme yang jaringannya memasuki dunia pendidikan. Sehingga diharapkan adanya sinergi antara BNPT dan perguruan tinggi untuk mengatasinya.
"Kami butuh UU Anti terorisme itu, jadi para penegak hukum bisa jelas melakukan aksi terhadap teroris," ujarnya.
Dia mengatakan, saat ini telah dilakukan sosialisasi antiradikalisme pada berbagai instansi pendidikan. Hanya saja program ini masih terbatas mengikuti instansi yang bekerja sama dengan BNPT.
"Kami belum ada program sendiri, ya masih terbatas dana," kata dia.(*)
Video oleh: Willy Irawan
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017