Dewan Pendidikan : Sebaiknya Pengaduan Wali Murid Inklusi ke DPRD Jatim

Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai sebaiknya pengaduan sejumlah perwakilan wali murid yang anaknya berkebutuhan khusus ditolak oleh beberapa SMK Negeri ditujukan ke Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Jawa Timur.

Hal ini disampaikan anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori, kepada Antara di Surabaya, Selasa, menanggapi adanya sejumlah perwakilan wali murid inklusi yang sebelumnya mengadu ke DPRD Surabaya, pada Senin (3/7).

"Apa yang dilakukan oleh wali murid ada baiknya juga dilanjutkan ke Komisi E DPRD Jatim, apalagi ini menyangkut SMK yang sistem pengelolaannya sekarang ada di Pemprov Jatim," kata anggota Dewan Pendidikan Jatim Isa Ansori kepada Antara di Surabaya, Selasa.

Menurut dia, bagi masyarakat semestinya juga diharapkan bisa memahami kesulitan sekolah menyediakan layanan, karena yang dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan kebijakan dinas pendidikan. 

"Sehingga masukan ke Komisi E bisa dijadikan bahan rekomendasi perbaikan layanan pendidikan inklusi," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh wali murid inklusi. Hal ini menunjukkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak anak. 

"Ini juga akan menjadi koreksi bagi pemerintah akan pentingnya menyediakan layanan pendidikan inklusi yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat," katanya.

Salah satu wali murid warga Surabaya Iftahur Rojiminiwati sebelumnya mengatakan sempat dianjurkan anaknya untuk bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau SMK yang menampung siswa inklusi.

Hanya saja anaknya yang dari SMP 39 Surabaya, Rohmat Irfan Numajid mengalami "slow learn" (lambat belajar)  sehingga ia ingin menyekolahkan ke SMK Negeri.     

Namun ia beserta anaknya merasa seperti dipimpong oleh SMK Negeri tempatnya mendaftar. Awalnya mendaftarkan anaknya ke SMK Negeri 6 tapi disarankan ke SMK 8 atau SMK 4 yang ada guru khusus siswa inklusi. 

"Setelah saya ke SMKN 8 malah tidak diterima. Saya coba ke SMK swasta malah di swasta itu tidak menerima anak berkebutuhan khusus," katanya.

Ketua DPRD Surabaya Armuji menyarankan agar persoalan anak kebutuhan khusus ini cepat ditangani Pemprov Jatim agar tidak berkelanjutan. 

"Saya rasa teman-teman di DPRD Provinsi tahu akan masalah seperti ini. Ayolah dibantu agar tidak menjadi beban di kemudian hari bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini," katanya. (*)