DPRD Surabaya Dorong Siswa Miskin Dapat Beasiswa

Surabaya (Antara Jatim) - Jajaran Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya  mendorong Dinas Pendidikan setempat agar siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta dengan mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah kota. 

     

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti, di Surabaya, Sabtu mengatakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri tahun 2017, ada sekitar 1.500 siswa yang mendaftar melalui jalur mitra warga tidak diterima.

"Ini dikarenakan kuotanya untuk masuk SMP Negeri hanya 5 persen, tapi pendaftar dari siswa miskin sangat banyak," katanya.

Menurut dia, dinas pendidikan telah menggagas jalur mitra warga sekolah swasta bagi siswa yang tidak masuk sekolah negeri. Namun demikian, lanjut dia, sebelumnya harus ada verifikasi dan dipastikan bahwa mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Selain itu, lanjut dia, perlu juga didampingi dan diperlakukan sama dapat sekolah swasta.  Kebijakan memberlakukan jalur mitra warga di sekolah swasta, berlaku untuk seluruh sekolah yang ada, termasuk sekolah yang maju. 

Untuk itu, ia berharap, Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan sosialisasi ke semua sekolah swasta. "Saya kira sekolah swasta juga mempunyai semangat yang sama untuk membantu siswa yang tidak mampu," katanya.

Anggota Komisi D ini mengakui solusi untuk mengatasi siswa miskin yang tak masuk sekolah negeri adalah membuka jalur mitra warga di sekolah swasta karena apabila ada penambahan kuota peserta PPBD, khusus jalur mitra warga dinilai akan bertentangan dengan Permendikbud tentang Standar Pelayanan Minimal.

"Di Permendikbud, ada batasan jumlah siswa per kelasnya," kata Reni.

Menurutnya, berdasarkan Permendikbud jumlah siswa per kelas maksimal 32 anak, sedangkan di Surabaya saat ini maksimal 38 siswa. "Sebenarnya melebihi, tapi ini mungkin kesempatan anak Surabaya masuk negeri lebih besar," katanya.

Reni khawatir, apabila jumlah siswa per kelas melebihi kapasitas akan berdampak pada kualitas pembelajaran, karena perbandingan siswa dan guru tak optimal.

"Solusinya memang selain menambah sekolah negeri seperti yang dilakukan pemerintah kota sekarang, juga ada pembinaan dan peningkatan kualitas sekolah swasta," katanya. (*)