BPJS Kesehatan: 23,5 Juta Warga Jatim Terdaftar

Surabaya (Antara Jatim) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Jawa Timur hingga pertengahan 2017 mencatat sekitar 23,5 juta jiwa dari jumlah penduduk setempat yang telah terdaftar kepesertaan program asuransi BPJS itu.

"Kalau prosentasenya mencapai 57 persen dari jumlah total penduduk Jatim yang sesuai di data Dinas Kependudukan warganya mencapai 40,8 juta jiwa," ujar Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo, di sela diskusi publik di Surabaya, Rabu.

Pihaknya menargetkan tahun depan atau 2018 seluruh warga di Jatim sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sesuai keinginan Gubernur Jatim Soekarwo yang diharapkan masyarakat setempat dapat mengakses pelayanan kesehatan.

"Kami tetap optimistis keinginan itu dapat terwujud, termasuk melakukan upaya-upaya agar terealisasi," ucapnya.

Berbagai cara efektif, kata dia, dilakukan agar seluruh warga di Jatim terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, antara lain dengan menggandeng Komisi E DPRD Jatim dan Pemerintah Daerah setempat, khususnya Dinas Kesehatan.

Menurut dia, BPJS Kesehatan sangat membutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk turut serta pro aktif agar masyarakatnya tergerak dan sadar terdaftar sebagai peserta program nasional tersebut.

Salah satu upaya dari hadinya Pemerintah Daerah adalah penjaminan terhadap seluruh warganya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui APBD, seperti yang dilakukan DKI Jakarta, Aceh, dan Gorontalo.

"Di Jatim, yang berencana memulainya adalah Pemkot Mojokerto dengan penduduk sekitar 180 ribu-an dan sepertinya memang mampu, sedangkan untuk daerah lain belum," katanya.

Selain itu, upaya lainnya adalah bersinergi dengan serikat pekerja di perusahaan-perusahaan untuk memperoleh data dan informasi sehingga bisa dimintakan ke perusahaan agar mendaftarkan karyawannya.

Sementara itu, diskusi publik yang digelar Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan (ELKAPE) dan BPJS WATCH tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Jatim itu membahas tentang evaluasi tiga tahun standar pelayanan di era JKN.

Kegiatan tersebut mengundang sejumlah relawan sosial se-Jatim maupun lembaga lain untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh masyarakat, khususnya relawan sosial yang secara langsung bersentuhan dengan peserta JKN. (*)