Pemkot Surabaya Cegah Radikalisme dengan Penyuluhan di Kalangan Pelajar

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota melakukan upaya pencegahan radikalisme di kalangan pelajar di Kota Pahlawan, salah satunya dengan cara menggelar penyuluhan agama di sekolah-sekolah.

     

"Yang perlu diajarkan ke anak-anak dan juga warga Surabaya adalah tentang kepedulian dan kasih sayang. Kita memang ditakdirkan berbeda-beda tapi bukan berarti dengan berbeda itu lalu semua jadi musuh kita," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di acara dialog penyuluh agama dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme di Surabaya, Kamis.

Risma menyadari merebaknya paham radikalisme nantinya bisa berujung pada tindakan terorisme. Kalangan yang paling rawan untuk ditanami paham radikalisme adalah anak-anak usia sekolah.

Selain itu, lanjut dia, yang perlu ditanamkan kepada para pelajar adalah tentang kepedulian. Jika nilai itu sudah ditanamkan, maka orang tidak akan tega melakukan kekerasan dan terorisme.

"Jadi nanti tahun depan kita akan banyak melakukan rekrutmen guru agama. Sebab saya tidak tahu kapan kebutuhan guru bisa dipenuhi dengan araratur sipil negara, maka saya sudah minta Pak Ikhsan selaku Kepala Dinas Pendidikan Surabaya untuk mencari guru agama meski tenaga kontrak," kata Risma.

Sebab, dikatakan Risma kebutuhan tenaga guru agama ini terbendung dengan adanya kebijakan moratorium. Risma mengatakan kebutuhan tenaga kontrak untuk guru agama di Surabaya ada sekitar 100 orang guru. 

"Itu untuk mengajar di SD dan SMP. Saya sampaikan penekanannya nanti berbeda, yaitu dalam mengajar penekanannya guru agama itu harus mengikuti perkembangan yang ada di luar, termasuk pekembangan teknologi," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta anak-anak diajarkan tentang kasih sayang, rasa hormat pada orang tua dan juga lingkungannya. "Kebutuhannya memang 100 orang, tapi ini masih dihitung lagi kalau ada yang kurang ada berapa," katanya.

Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  (BNPT) Amrizal mengatakan yang paling rentan terpengaruh paham radikal adalah anak-anak kalangan muda.

Ia menyebutkan sejak masa orde lama hingga reformasi, teror tetap menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. "Kelompok teror selalu bergerak dinamis, karena itu strategi pencegahan tidak bisa dilakukan secara tunggal," katanya.

Menurutnya teror adalah persoalan ideologi dan pemahaman yang salah tentang NKRI. BNPT lahir sejak tahun 2010 untuk melengkapi strategi penanggulangan terorisme, melalui penegakan lunak dan penegakan keras.

"Penegakan lunak, melalui program deradikalisasi yang dilakukan pada para narapidana dan mantan narapidana," katanya. (*)