Surabaya (Antara) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengoptimalkan program pelayanan "Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Delivery" di tiap-tiap kecamatan untuk mengantisipasi banyaknya calo yang selama ini mengatasnamakan Pemkot.
     
Wali  Kota Surabaya Tri Rismaharini, di Surabaya, Kamis, mengatakan dengan adanya "IMB Delivery" yang telah diresmikan di Kecamatan Jambangan pada Rabu (31/5), pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar dalam mengurus IMB dilakukan sendiri.

"Tujuan 'IMB Delivery' diperuntukkan bagi mereka yang tidak mengerti bagaimana cara mengurus surat izin bangunan. Kami menjemput bola agar warga tidak terjebak oleh kehadiran calo yang mengatasnamakan dirinya berasal dari Pemkot," kata Risma.  

Alasan Risma menekankan ini dikarenakan dalam jasa kepenggurusan  IMB, banyak sekali calo yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya.  Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menekankan warga agar harus lebih hati–hati.

"Jangan percaya kalau orang memakai batik itu orang Pemkot Surabaya, semua banyak memakai batik bahkan orang yang tidak kerja dikelurahan dan kecamatan bisa memakai baju batik," kata Risma. 

Risma mengatakan bahwa kepengurusan IMB sekarang sangat mudah, jadi lebih baik mengurus sendiri. "Nanti Pemkot  akan membantu dengan memberi kemudahan dalam mengurus IMB ini," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Risma, pihaknya menyarankan kepada warga agar pengurusan IMB sebaiknya diurus sendiri. Sebab, jika melibatkan orang ketiga ataupun jasa maka biaya akan membengkak dan penggeluaran akan semakin banyak.

"Kalau mengurus sendiri kan enak, saya jamin tidak ada tarikan diluar tarikan resmi, kalau masih ada seperti itu laporkan ke saya nanti akan saya proses," kata Risma. 

Lebih lanjut, di kecamatan Jambangan ini telah terpasang CCTV yang langsung terhubung di ruang kerjanya. "Jadi kalau ada punggutan diluar tarikan resmi pasti akan ketahuan," ujarnya.  

Risma juga berharap dan berpesan kepada warga Surabaya yang memiliki bangunan agar memiliki dokumen yang lengkap, sebab Surabaya sebagai percontohan dari daerah lain untuk sertifikasi massal. 

"Jadi ketika ditanya dan diperiksa mereka tidak takut karena dokumen sudah lengkap," katanya. (*)

Pewarta: Abdul Hakim

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017