Surabaya (Antara Jatim) - Anggota Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dimas Oky Nugroho mengajak Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa serta menolak paham radikalisme.
"Persoalan yang terbesar kita sekarang ini adalah toleransi di masyarakat," kata Dimas dalam kuliah tamu bertajuk "Politik Kebangsaan dan Ancaman Politik 'Hate Spin'" di kampus setempat, Rabu.
Dia menjelaskan, persoalan toleransi tersebut juga ditandai dengan munculnya radikalisme di kelompok-kelompok anak muda sebagai sasarannya yang akhir-akhir ini terjadi.
"Sebagai bangsa yang majemuk dan berlandaskan Pancasila, bangsa ini merupakan bangsa yang harus merayakan perbedaan itu sendiri. Karena hanya dengan memahami Pancasila dan bersatu kita akan maju," ujar Dimas.
Dia mengatakan, saat ini Indonesia dalam proses transisi. Maka untuk saat ini Indonesia tidak bisa lagi memakai metode seperti halnya pada masa Orde Baru, tapi menggunakan proses politik yang menggunakan negosiasi dan demokrasi.
Proses itu diambil untuk menghargai perbedaan itu sendiri. Dia menyebut, tantangan terbesar Indonesia adalah politik yang efektif.
"Jika mengatakan politik yang efektif berarti kita bicara tentang pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi," ujarnya.
Saat ini, kata Dimas, kampus menjadi sumber target gerakan intoleran. selain intitusi pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena memang ada era dimana munculnya peluang bagi kelompok intoleran untuk masuk dan diterima serta bergerak di masyarakat.
"Gerakan itu lahir setelah runtuhnya Orde Baru. Bukan demokrasi dan kebebasan yang kita salahkan, tapi bagaimana negara di era reformasi menjadi efektif," tuturnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi UINSA Rahmat Hariyanto mengatakan kegiatan ini adalah salah satu cara UINSA untuk menyangkal paham radikalisme untuk tidak berkembang di kampus.
Selain itu, kegiatan dilakukan agar mahasiswa punya kemampuan untuk menumbuhkan kreatifitasnya dan menjadi manusia yang lebih.
"Dengan itu mereka akan susah untuk dimasuki doktrin-doktrin radikalisme. Karena memang sebagaian besar orang-orang yang direkrut itu memiliki masalah dalam bidang sosial dan ekonomi," ujarnya.
Dia mengatakan, ke depan kampusnya akan melibatkan pihak-pihak lain salah satunya menjajaki kerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk menanamkan paham Pancasila dan untuk menangkal radikalisme tumbuh di lingkungan kampus.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Persoalan yang terbesar kita sekarang ini adalah toleransi di masyarakat," kata Dimas dalam kuliah tamu bertajuk "Politik Kebangsaan dan Ancaman Politik 'Hate Spin'" di kampus setempat, Rabu.
Dia menjelaskan, persoalan toleransi tersebut juga ditandai dengan munculnya radikalisme di kelompok-kelompok anak muda sebagai sasarannya yang akhir-akhir ini terjadi.
"Sebagai bangsa yang majemuk dan berlandaskan Pancasila, bangsa ini merupakan bangsa yang harus merayakan perbedaan itu sendiri. Karena hanya dengan memahami Pancasila dan bersatu kita akan maju," ujar Dimas.
Dia mengatakan, saat ini Indonesia dalam proses transisi. Maka untuk saat ini Indonesia tidak bisa lagi memakai metode seperti halnya pada masa Orde Baru, tapi menggunakan proses politik yang menggunakan negosiasi dan demokrasi.
Proses itu diambil untuk menghargai perbedaan itu sendiri. Dia menyebut, tantangan terbesar Indonesia adalah politik yang efektif.
"Jika mengatakan politik yang efektif berarti kita bicara tentang pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi," ujarnya.
Saat ini, kata Dimas, kampus menjadi sumber target gerakan intoleran. selain intitusi pemerintahan dan masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena memang ada era dimana munculnya peluang bagi kelompok intoleran untuk masuk dan diterima serta bergerak di masyarakat.
"Gerakan itu lahir setelah runtuhnya Orde Baru. Bukan demokrasi dan kebebasan yang kita salahkan, tapi bagaimana negara di era reformasi menjadi efektif," tuturnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi UINSA Rahmat Hariyanto mengatakan kegiatan ini adalah salah satu cara UINSA untuk menyangkal paham radikalisme untuk tidak berkembang di kampus.
Selain itu, kegiatan dilakukan agar mahasiswa punya kemampuan untuk menumbuhkan kreatifitasnya dan menjadi manusia yang lebih.
"Dengan itu mereka akan susah untuk dimasuki doktrin-doktrin radikalisme. Karena memang sebagaian besar orang-orang yang direkrut itu memiliki masalah dalam bidang sosial dan ekonomi," ujarnya.
Dia mengatakan, ke depan kampusnya akan melibatkan pihak-pihak lain salah satunya menjajaki kerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk menanamkan paham Pancasila dan untuk menangkal radikalisme tumbuh di lingkungan kampus.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017