Dispendukcapil Probolinggo Mulai Cetak KTP Elektronik

Probolinggo (Antara Jatim) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai melakukan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik hasil perekaman data yang sudah dilakukan hingga akhir November 2016.

"Selama ini KTP yang sudah tercetak mencapai 743.579 jiwa dengan data 'duplicated' sebanyak 1.747 jiwa, sedangkan yang siap cetak mencapai 29.966 jiwa," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Probolinggo Indah Setyowati di Probolinggo, Selasa.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo hingga akhir April 2017 tercatat jumlah wajib KTP mencapai 936.735 jiwa, sedangkan yang sudah melakukan perekaman data sebanyak 795.331 jiwa dan belum perekaman data sebanyak 140.404 jiwa.

"Sementara kuota blangko KTP elektronik yang kami terima dari pemerintah pusat hanya 10.000 keping, namun kami yakin nantinya ada tambahan blangko lagi secara bertahap," tuturnya.

Menurutnya para pemilik KTP elektronik tersebut harus datang sendiri untuk melakukan cek fisik dan data ulang karena dikhawatirkan ada perubahan data kependudukan dan semua itu penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan identitas penduduk. 

"Jika memang semua data sudah benar dan tidak ada perubahan, maka petugas Dispendukcapil Probolinggo akan langsung mencetak KTP elektronik warga yang bersangkutan," katanya.

Ia mengatakan apabila data KTP yang akan dicetak itu mengalami perubahan misalnya ada yang sudah pindah atau meninggal dunia maka KTP elektroniknya tidak akan dicetak dulu, namun khusus untuk yang sudah meninggal dunia akan diterbitkan dengan akta kematian. 

"Bagi masyarakat yang KTP nya rusak dan selama tidak ada perubahan data, maka langsung akan dicetak ulang," ujarnya.

Ia berharap bisa mendapatkan tambahan blangko KTP elektronik secepatnya, sehingga semua perekaman data elektronik warga yang sudah siap bisa segera dicetak.

"Pencetakan KTP elektronik sangat penting sebagai persiapan pemilihan umum kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden untuk menyalurkan hak pilihnya, sehingga tidak ada rasa keraguan lagi dalam mengikuti pesta demokrasi," katanya, menambahkan. (*)