Trenggalek (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengucurkan anggaran Rp4,1 miliar untuk memperbaiki dan membangun trotoar dengan total penjang mencapai belasan kilometer di tiga kecamatan setempat.
"Fokus pembangunan maupun perbaikan trotoar ada di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, serta Panggul," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Muhammad Sholeh di Trenggalek, Kamis.
Khusus untuk daerah perkotaan, kata dia, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempercantik kota, seperti trotoar di jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek.
"Tahun ini yang akan dibangun sisi barat dulu," katanya.
Sholeh menjelaskan anggaran untuk pembangunan trotoar tersebut kurang dari Rp1 miliar.
Menurut dia, jumlah anggaran itu nantinya tidak hanya digunakan untuk membangun trotoar mulai dari selatan Sungai Ngasinan sampai depan Stadion Menak Sopal, namun juga ada penataan drainase di bawah trotoar tersebut.
Dikatakan dia, tujuan lain dari perbaikan itu karena sebelumnya pihaknya sering mendapat masukan dari masyarakat terkait genangan atau banjir di daerah tersebut yang diduga karena belum sempurnanya drainase.
Untuk itu selain untuk mempercantik kota, kata Sholeh, pembangunan itu nantinya juga bisa menanggulangi banjir atau genagan air yang bisa memicu kerusakan infrastuktur.
"Masa masuk kota seperti itu, biar lebih cantiklah," katanya.
Sholeh mengakui beberapa ruas jalan serta bahu jalan yang akan dibangun trotoar itu adalah milik pemerintah pusat alias jalan nasional.
Namun pihaknya meyakini bahwa meskipun milik pemerintah pusat, daerah bisa melakukan kegiatan di lokasi tersebut demi mendukung penataan keindahan kawasan.
"Tidak ada rekomendasi ya, tapi balai besar jalan sudah 'welcome'. Mereka justri senang jika daerah mau bangun itu," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisi III DPRD Trenggalek berencana memanggil DPKPLH setempat untuk mengklarifikasi alokasi dana APBD untuk pembangunan trotoar yang sebagian berada di jalan nasional.
Pihak komisi III menilai di tengah terbatasnya anggaran daerah, pembangunan infrastruktur yang ada di sepadan jalan nasional dinilai kurang prioritas dan cenderung pemborosan.
"Kami berharap itu (proyek) ditangguhkan terlebih dulu," kata Sekertaris Komisi III DPRD Trenggalek Muhammad Hadi.
Hadi menjelaskan pemanggilan itu untuk mengetahui kejelasan mengenai kewenangan daerah terhadap aset yang berstatus nasional serta aturan atau regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut.
"Beda lagi kalau daerah hanya diperbantukan ya, misal anggaran dari pusat cuma pelaksanaannya dilakukan daerah," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Fokus pembangunan maupun perbaikan trotoar ada di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, serta Panggul," kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukinan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek Muhammad Sholeh di Trenggalek, Kamis.
Khusus untuk daerah perkotaan, kata dia, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mempercantik kota, seperti trotoar di jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek.
"Tahun ini yang akan dibangun sisi barat dulu," katanya.
Sholeh menjelaskan anggaran untuk pembangunan trotoar tersebut kurang dari Rp1 miliar.
Menurut dia, jumlah anggaran itu nantinya tidak hanya digunakan untuk membangun trotoar mulai dari selatan Sungai Ngasinan sampai depan Stadion Menak Sopal, namun juga ada penataan drainase di bawah trotoar tersebut.
Dikatakan dia, tujuan lain dari perbaikan itu karena sebelumnya pihaknya sering mendapat masukan dari masyarakat terkait genangan atau banjir di daerah tersebut yang diduga karena belum sempurnanya drainase.
Untuk itu selain untuk mempercantik kota, kata Sholeh, pembangunan itu nantinya juga bisa menanggulangi banjir atau genagan air yang bisa memicu kerusakan infrastuktur.
"Masa masuk kota seperti itu, biar lebih cantiklah," katanya.
Sholeh mengakui beberapa ruas jalan serta bahu jalan yang akan dibangun trotoar itu adalah milik pemerintah pusat alias jalan nasional.
Namun pihaknya meyakini bahwa meskipun milik pemerintah pusat, daerah bisa melakukan kegiatan di lokasi tersebut demi mendukung penataan keindahan kawasan.
"Tidak ada rekomendasi ya, tapi balai besar jalan sudah 'welcome'. Mereka justri senang jika daerah mau bangun itu," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Komisi III DPRD Trenggalek berencana memanggil DPKPLH setempat untuk mengklarifikasi alokasi dana APBD untuk pembangunan trotoar yang sebagian berada di jalan nasional.
Pihak komisi III menilai di tengah terbatasnya anggaran daerah, pembangunan infrastruktur yang ada di sepadan jalan nasional dinilai kurang prioritas dan cenderung pemborosan.
"Kami berharap itu (proyek) ditangguhkan terlebih dulu," kata Sekertaris Komisi III DPRD Trenggalek Muhammad Hadi.
Hadi menjelaskan pemanggilan itu untuk mengetahui kejelasan mengenai kewenangan daerah terhadap aset yang berstatus nasional serta aturan atau regulasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut.
"Beda lagi kalau daerah hanya diperbantukan ya, misal anggaran dari pusat cuma pelaksanaannya dilakukan daerah," katanya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017