Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, akan mencairkan tunjangan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di jajaran dinas pendidikan (disdik), pekan ini.
Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Bojonegoro Muh. Kuzaini, di Bojonegoro, Senin, menjelaskan data GTT/PTT baik kategori (K2) dan "non" K2 sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk verifikasi.
"Saya kira dalam pekan ini sekitar Rabu (29/3) sudah dilimpahkan ke pemkab untuk pencairannya," jelas dia.
Sesuai data, kata dia, jumlah GTT K2 sebanyak 782 guru, PTT K2 322 pegawai dan GTT "non" K2 1.982 guru dan PTT "non" K2 213 pegawai.
"Jumlah GTT dan PTT ada penurunan dibandingkan tahun lalu, karena ada guru yang memperoleh sertifikasi, juga meninggal dunia," jelasnya.
Menurut dia, guru swasta yang sudah memperoleh sertifikasi untuk selanjutnya tidak akan memperoleh tunjangan.
Yang jelas, kata dia, tunjangan GTT/PTT di daerahnya itu tidak terlambat, sebab pencairannya setiap tiga bulan sekali. Sesuai ketentuan besarnya tunjangan GTT/PTT untuk K2 Rp750 ribu per bulan dan GTT/PTT "non" K2 Rp500 ribu per bulan.
"Pemberian tunjangan polanya tiga bulan sekali. Ya tidak benar kalau dianggap pencairan GTT/PTT terlambat," katanya menegaskan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Ibnoe Soeyoethi, sebelumnya, menjelaskan pemkab siap menyalurkan tunjangan GTT/PTT sepanjang ada pengajuan dari disdik.
Pemkab, lanjut dia, sudah mengalokasikan anggaran Rp12 miliar lebih untuk memberikan tunjangan kepada GTT dan PTT di daerahnya.
"Kalau belum ada pengajuan ya kami belum bisa mencairkan," tandasnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, menyatakan disdik harus melakukan evaluasi kinerjanya dalam menyalurkan tunjangan GTT/PTT dengan melakukan verifikasi sejak awal tahun.
"Kita harus mengapresiasi kinerja GTT dan PTTT, sebab tanpa mereka sebenarnya kondisi pendidikan masih kekurangan guru," ucapnya menegaskan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Bidang Ketenagaan Disdik Bojonegoro Muh. Kuzaini, di Bojonegoro, Senin, menjelaskan data GTT/PTT baik kategori (K2) dan "non" K2 sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk verifikasi.
"Saya kira dalam pekan ini sekitar Rabu (29/3) sudah dilimpahkan ke pemkab untuk pencairannya," jelas dia.
Sesuai data, kata dia, jumlah GTT K2 sebanyak 782 guru, PTT K2 322 pegawai dan GTT "non" K2 1.982 guru dan PTT "non" K2 213 pegawai.
"Jumlah GTT dan PTT ada penurunan dibandingkan tahun lalu, karena ada guru yang memperoleh sertifikasi, juga meninggal dunia," jelasnya.
Menurut dia, guru swasta yang sudah memperoleh sertifikasi untuk selanjutnya tidak akan memperoleh tunjangan.
Yang jelas, kata dia, tunjangan GTT/PTT di daerahnya itu tidak terlambat, sebab pencairannya setiap tiga bulan sekali. Sesuai ketentuan besarnya tunjangan GTT/PTT untuk K2 Rp750 ribu per bulan dan GTT/PTT "non" K2 Rp500 ribu per bulan.
"Pemberian tunjangan polanya tiga bulan sekali. Ya tidak benar kalau dianggap pencairan GTT/PTT terlambat," katanya menegaskan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkab Ibnoe Soeyoethi, sebelumnya, menjelaskan pemkab siap menyalurkan tunjangan GTT/PTT sepanjang ada pengajuan dari disdik.
Pemkab, lanjut dia, sudah mengalokasikan anggaran Rp12 miliar lebih untuk memberikan tunjangan kepada GTT dan PTT di daerahnya.
"Kalau belum ada pengajuan ya kami belum bisa mencairkan," tandasnya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan, menyatakan disdik harus melakukan evaluasi kinerjanya dalam menyalurkan tunjangan GTT/PTT dengan melakukan verifikasi sejak awal tahun.
"Kita harus mengapresiasi kinerja GTT dan PTTT, sebab tanpa mereka sebenarnya kondisi pendidikan masih kekurangan guru," ucapnya menegaskan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017