Surabaya (Antara Jatim) - Komisi IX DPR RI mendorong percepatan pemerataan dokter spesialis di
daerah-daerah guna meningkatkan pelayanan kesehatan lebih baik bagi
masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat berkunjung di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat mengatakan, dokter spesialis saat ini masih terpusat di perkotaan dan sagat minim di daerah-daerah terpencil.
"Data terbesar itu di Jabar dengan 7 ribuan dokter spesialis. Jatim sekitar 6 ribu, Jateng 5 ribu. Jadi dokter spesialis sangat kurang khususnya di daerah terpencil," kata Dede.
Ia menyebut penempatan dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah ditunjang dengan insentif tinggi.
"Wajib kerja dokter spesialis diberikan tunjangan. Pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam rentang Rp23-30 juta per bulan disesuaikan dengan wilayah kerja penempatan dokter spesialis," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Kohar Hari Santoso mengakui pemerataan dokter spesialis di Jatim belum menyebar dengan maksimal.
"Dokter spesialis di Jatim belum merata di berbagai daerah karena ada daerah belum terjangkau. Memang distribusi dokter sekarang ini terfokus pada daerah yang potensial perputaran ekonomi besar," kata Kohar.
Kohar melihat masalah kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu Dinkes mengusulkan adanya tambahan kriteria penempatan dokter spesialis.
"Perlu ditambahkan kriterianya. Sebab ada daerah yang tidak diminati, daerah kekurangan spesialis. Aspek keamanan juga penting. Selain itu juga perlu diatur masa kerja," ujarnya.
Dirinya mengatakan, sebagai salah satu universitas pencetak tenaga dokter, Unair dinilai Kohar siap berkontribusi dalam menyiapkan dokter kompeten.
Namun demikian peran pemerintah dibutuhkan, termasuk didalamnya bagaimana biaya kuliah dapat dijangkau.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf saat berkunjung di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat mengatakan, dokter spesialis saat ini masih terpusat di perkotaan dan sagat minim di daerah-daerah terpencil.
"Data terbesar itu di Jabar dengan 7 ribuan dokter spesialis. Jatim sekitar 6 ribu, Jateng 5 ribu. Jadi dokter spesialis sangat kurang khususnya di daerah terpencil," kata Dede.
Ia menyebut penempatan dokter spesialis di berbagai daerah di Indonesia sekarang ini sebenarnya sudah ditunjang dengan insentif tinggi.
"Wajib kerja dokter spesialis diberikan tunjangan. Pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam rentang Rp23-30 juta per bulan disesuaikan dengan wilayah kerja penempatan dokter spesialis," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Kohar Hari Santoso mengakui pemerataan dokter spesialis di Jatim belum menyebar dengan maksimal.
"Dokter spesialis di Jatim belum merata di berbagai daerah karena ada daerah belum terjangkau. Memang distribusi dokter sekarang ini terfokus pada daerah yang potensial perputaran ekonomi besar," kata Kohar.
Kohar melihat masalah kesejahteraan masih perlu menjadi perhatian serius. Oleh sebab itu Dinkes mengusulkan adanya tambahan kriteria penempatan dokter spesialis.
"Perlu ditambahkan kriterianya. Sebab ada daerah yang tidak diminati, daerah kekurangan spesialis. Aspek keamanan juga penting. Selain itu juga perlu diatur masa kerja," ujarnya.
Dirinya mengatakan, sebagai salah satu universitas pencetak tenaga dokter, Unair dinilai Kohar siap berkontribusi dalam menyiapkan dokter kompeten.
Namun demikian peran pemerintah dibutuhkan, termasuk didalamnya bagaimana biaya kuliah dapat dijangkau.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017