Tulungagung (Antara Jatim) - Separuh lebih tenaga perawat yang bekerja di instansi pemerintahan maupun badan layanan umum daerah di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur masih berstatus honorer atau tenaga kontrak.
"Kami belum hitung semuanya. Tapi khusus untuk komisariat RSUD dr Iskak saja, dari 500-an tenaga perawat yang ada 50 persennya masih berstatus honorer," kata Ketua PPNI Komisariat RSUD dr Iskak Sunendar di Tulungagung, Kamis.
Upaya untuk memperjuangkan nasib para juru rawat medis itu sejauh ini aktif dilakukan PPNI Cabang Tulungagung bersama jajaran komisariat yang ada di wilayah tersebut.
"Terakhir kami melakukan upaya lobi ke DPR RI bersama jajaran PPNI pusat dan daerah dengan tujuan memperjuangkan nasib perawat honorer supaya segera diangkat," katanya.
Kendati sejauh ini belum membuahkan hasil optimal, Sunendar dan pengurus PPNI lain Mochammad Rifai menyatakan bakal terus memperjuangkan hak dan aspirasi anggotanya yang belum diangkat menjadi PNS.
"Total jumlah perawat yang menjadi anggota PPNI Tulungagung ada sekitar 1.200-an. Mereka tersebar di RSUD, RS swasta, puskesmas, klinik dan sejumlah layanan kesehatan lain yang terdaftar," katanya.
Untuk melindungi para anggota, kata Sunendar, PPNI telah memberikan daftar registrasi keanggotaan secara menyeluruh dan tersebar di 10 komisariat yang ada di daerah tersebut.
"Selain itu PPNI juga telah memperjuangkan pula hak tenaga paramedis untuk mendapat surat keterangan/izin kerja atau SIK. Demikian pula yang baru lulus dan telah lolos uji kompetensi diperjuangkan untuk terbitnya STR (surat tanda registrasi)," katanya.
Sunendar mengakui masih ada tenaga paramedis/perawat yang belum tergabung dalam PPNI.
Penyebabnya, kata dia, lantaran lulusan keperawatan atau telah menyandang sertifikat kompetensi perawat tersebut belum mendapat tempat kerja tetap di instansi/lembaga layanan kesehatan tertentu, baik negeri maupun swasta.
"Kalau sudah diterima di instansi atau lembaga kesehatan manapun, otomatis mereka akan terdaftar sebagai anggota PPNI di salah satu komisariat yang ada di Tulungagung. Kami di sini ada 10 komisariat," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kami belum hitung semuanya. Tapi khusus untuk komisariat RSUD dr Iskak saja, dari 500-an tenaga perawat yang ada 50 persennya masih berstatus honorer," kata Ketua PPNI Komisariat RSUD dr Iskak Sunendar di Tulungagung, Kamis.
Upaya untuk memperjuangkan nasib para juru rawat medis itu sejauh ini aktif dilakukan PPNI Cabang Tulungagung bersama jajaran komisariat yang ada di wilayah tersebut.
"Terakhir kami melakukan upaya lobi ke DPR RI bersama jajaran PPNI pusat dan daerah dengan tujuan memperjuangkan nasib perawat honorer supaya segera diangkat," katanya.
Kendati sejauh ini belum membuahkan hasil optimal, Sunendar dan pengurus PPNI lain Mochammad Rifai menyatakan bakal terus memperjuangkan hak dan aspirasi anggotanya yang belum diangkat menjadi PNS.
"Total jumlah perawat yang menjadi anggota PPNI Tulungagung ada sekitar 1.200-an. Mereka tersebar di RSUD, RS swasta, puskesmas, klinik dan sejumlah layanan kesehatan lain yang terdaftar," katanya.
Untuk melindungi para anggota, kata Sunendar, PPNI telah memberikan daftar registrasi keanggotaan secara menyeluruh dan tersebar di 10 komisariat yang ada di daerah tersebut.
"Selain itu PPNI juga telah memperjuangkan pula hak tenaga paramedis untuk mendapat surat keterangan/izin kerja atau SIK. Demikian pula yang baru lulus dan telah lolos uji kompetensi diperjuangkan untuk terbitnya STR (surat tanda registrasi)," katanya.
Sunendar mengakui masih ada tenaga paramedis/perawat yang belum tergabung dalam PPNI.
Penyebabnya, kata dia, lantaran lulusan keperawatan atau telah menyandang sertifikat kompetensi perawat tersebut belum mendapat tempat kerja tetap di instansi/lembaga layanan kesehatan tertentu, baik negeri maupun swasta.
"Kalau sudah diterima di instansi atau lembaga kesehatan manapun, otomatis mereka akan terdaftar sebagai anggota PPNI di salah satu komisariat yang ada di Tulungagung. Kami di sini ada 10 komisariat," katanya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017