Situbondo (Antara Jatim) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Situbondo Suradji mengatakan bahwa hingga saat ini tercatat sebanyak 22 desa dari 132 desa di Kota Santri itu sudah terbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Dari 22 desa yang sudah membentuk BUMDes yang anggarannya dari alokasi dana desa maupun dana desa (ADD/DD) itu sudah berjalan dan mayoritas bergerak di bidang usaha dan juga bidang pariwisata serta jasa "traveling"," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengemukakan, telang mengimbau kepada seluruh kepala desa yang belum membentuk BUMDes agar segera dibentuk pada tahun ini. Karena sesuai target Kementerian Desa RI pada tahun ini harus sudah terbentuk 1.000 BUMDes se-Indonesia.
Berbeda dengan keinginan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, katanya, di Provinsi Jatim pada tahun ini (2017) seluruh desa diharapkan sudah membentuk BUMDes dengan membuka peluang usaha sesuai dengan potensi desa masing-masing.
"Dengan terbentuknya BUMDes di setiap desa nantinya juga sekaligus menjadi alat untuk pemasaran produk-produk unggulan yang ada di desa. Dan oleh karena itu kami sudah menyampaikan dan mengarahkan kepada kepala desa fokus membuka peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat," tuturnya.
Sementara Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tokelan, Kecamatan Panji, Situbondo Dodik mengatakan dengan dibentuknya BUMDes di desanya dapat memperdayakan masyarakat setempat.
Selain itu, katanya, pembentukan BUMDes yang sudha berjalan sejak tahun lalu (2016) dan bergerak di bidang usaha pangan (menjual beras) juga dapat memberikan pendapatan asli desa kendati masih belum maksimal.
"Kami juga melibatkan para pemuda disini yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta ibu-ibu rumah tangga juga untuk bekerja memilah dan memilih serta mengemas beras yang akan dijual," katanya.
Ia menambahkan, dari modal awal pada BUMDes Tokelan itu Rp70 juta untuk kegiatan usaha pangan (beras), selama 2016 sudah menyumbang pendapatan asli desa sebesa Rp5 juta.
"Modalnya kan masih kecil sehingga pendapatan bersih Rp5 juta itu belum maksimal. Oleh karena itu kami telah mengajukan kepada kepala desa untuk menambah modal pada Tahun Anggaran 2017," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Dari 22 desa yang sudah membentuk BUMDes yang anggarannya dari alokasi dana desa maupun dana desa (ADD/DD) itu sudah berjalan dan mayoritas bergerak di bidang usaha dan juga bidang pariwisata serta jasa "traveling"," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengemukakan, telang mengimbau kepada seluruh kepala desa yang belum membentuk BUMDes agar segera dibentuk pada tahun ini. Karena sesuai target Kementerian Desa RI pada tahun ini harus sudah terbentuk 1.000 BUMDes se-Indonesia.
Berbeda dengan keinginan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, katanya, di Provinsi Jatim pada tahun ini (2017) seluruh desa diharapkan sudah membentuk BUMDes dengan membuka peluang usaha sesuai dengan potensi desa masing-masing.
"Dengan terbentuknya BUMDes di setiap desa nantinya juga sekaligus menjadi alat untuk pemasaran produk-produk unggulan yang ada di desa. Dan oleh karena itu kami sudah menyampaikan dan mengarahkan kepada kepala desa fokus membuka peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat," tuturnya.
Sementara Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tokelan, Kecamatan Panji, Situbondo Dodik mengatakan dengan dibentuknya BUMDes di desanya dapat memperdayakan masyarakat setempat.
Selain itu, katanya, pembentukan BUMDes yang sudha berjalan sejak tahun lalu (2016) dan bergerak di bidang usaha pangan (menjual beras) juga dapat memberikan pendapatan asli desa kendati masih belum maksimal.
"Kami juga melibatkan para pemuda disini yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta ibu-ibu rumah tangga juga untuk bekerja memilah dan memilih serta mengemas beras yang akan dijual," katanya.
Ia menambahkan, dari modal awal pada BUMDes Tokelan itu Rp70 juta untuk kegiatan usaha pangan (beras), selama 2016 sudah menyumbang pendapatan asli desa sebesa Rp5 juta.
"Modalnya kan masih kecil sehingga pendapatan bersih Rp5 juta itu belum maksimal. Oleh karena itu kami telah mengajukan kepada kepala desa untuk menambah modal pada Tahun Anggaran 2017," ujarnya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017