Surabaya (Antara Jatim) - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mendorong SMK di Jawa Timur untuk membangun jejaring antarsekolah kejuruan guna memenuhi tuntutan sertifikasi bagi lulusan SMK yang masih terlalu tinggi dibanding lembaga sertifikasi (LSP).
"Di Jatim dari total 1.900 SMK, keberadaan LSP-P1 baru terdapat di 220 sekolah. Karena itu, diperlukan upaya ekstra agar sasaran sertifikasi lebih luas sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK," kata Ketua BNSP Ir Sumarna dalam Rakor Jejaring LSP-P1 SMK di Surabaya, Kamis.
Sumarna menuturkan dengan membangun jaringan, SMK yang memiliki LSP bisa menjadi rujukan bagi SMK lain yang belum memiliki LSP. "Di dalam peraturan BNSP itu, LSP-P1 sekarang sudah bisa menguji siswa dari sekolah lain. Tinggal SMK-nya nanti menyiapkan tempat ujian kompetensinya," ujar Sumarna.
Kendati demikian, Sumarna menjelaskan, jejaring sertifikasi antar SMK tidak serta merta bisa diterapkan secara sembarangan. Ada syarat yang harus diperhatikan, yakni jejaring terbatas pada wilayah dan skema kompetensi. Kedua, jejaring sertifikasi antar SMK harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Direktorat Pembinaan SMK (Dit-PSMK) Kemendikbud.
"Jumlah jejaring tidak dibatasi. Tetapi akan secara otomatis dibatasi oleh syarat itu dan jumlah asesor yang dimiliki LSP," tutur dia.
Kasie Penyelarasan Kejuruan Dit-PSMK Kemendikbud Saryadi menambahkan, saat ini di Indonesia terdapat 331 SMK yang telah memiliki LSP-P1. Dari jumlah tersebut, 66,5 persen atau persisnya 220 LSP-P1 terdapat di Jawa Timur.
'"Kita akui memang yang paling banyak di Jatim. Karena kita sendiri mengusulkan pendirian LSP ke BNSP juga tergantung dari antusias masing-masing provinsi. Kalau cepat ya segera kita usulkan," kata Saryadi.
Tahun ini, lanjut dia, usulan pendirian LSP-P1 di Kemendikbud tercatat sebanyak 292 SMK. Dari jumlah tersebut, 45 diantaranya merupakan usulan dari Jatim.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dindik Jatim Dr Hudiyono menambahkan, konsep jejaring LSP-P1 ini akan segera ditindaklanjuti melalui usulan sekolah. Sebab di sekolah, LSP-P1 dibentuk sesuai program keahlian. Sehingga, jejaring yang harus dirangkul adalah sekolah lain yang memiliki skema kompetensi yang linier.
"Misalnya di SMKN 2 Malang yang memiliki LSP-P1 bidang kesehatan. Dia sendiri yang akan mengusulkan sekolah jejaringnya," tutur pria yang juga Direktur LSP-P2 Dindik Jatim itu.
Hudiyono mengaku, selain jumlah, sebaran LSP-P1 juga masih belum merata di semua daerah. Khususnya untuk beberapa skema keahlian seperti kimia industri, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi. “LSP-P1 jurusan itu sudah ada di Jatim, tetapi tidak semua daerah memiliki. Sementara jaringan LSP-P1 kan terbatas oleh wilayah,” kata Hudiyono.
Di sisi lain, ada pula skema kompetensi yang masih belum memiliki LSP-P1 sama sekali di Jatim. Seperti halnya program keahlian seni. “SMKN 12 Surabaya itu punya program keahlian seni. Tapi LSP-P1 miliknya baru untuk multimedia desain animasi. Kalau seni pertunjukan belum ada,” tutur dia.
Dengan demikian, skema kompetensi yang belum memiliki LSP secara otomatis dibutuhkan pengembangan ruang lingkup. Terutama dari Kemendikbud yang memiliki wilayah untuk hal itu.
"Kita akan usulkan jika sudah terbuka skema untuk seni. Karena tempat uji kompetensi sendiri juga sudah ada sebenarnya," ujar dia. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Di Jatim dari total 1.900 SMK, keberadaan LSP-P1 baru terdapat di 220 sekolah. Karena itu, diperlukan upaya ekstra agar sasaran sertifikasi lebih luas sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK," kata Ketua BNSP Ir Sumarna dalam Rakor Jejaring LSP-P1 SMK di Surabaya, Kamis.
Sumarna menuturkan dengan membangun jaringan, SMK yang memiliki LSP bisa menjadi rujukan bagi SMK lain yang belum memiliki LSP. "Di dalam peraturan BNSP itu, LSP-P1 sekarang sudah bisa menguji siswa dari sekolah lain. Tinggal SMK-nya nanti menyiapkan tempat ujian kompetensinya," ujar Sumarna.
Kendati demikian, Sumarna menjelaskan, jejaring sertifikasi antar SMK tidak serta merta bisa diterapkan secara sembarangan. Ada syarat yang harus diperhatikan, yakni jejaring terbatas pada wilayah dan skema kompetensi. Kedua, jejaring sertifikasi antar SMK harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan (Dindik) maupun Direktorat Pembinaan SMK (Dit-PSMK) Kemendikbud.
"Jumlah jejaring tidak dibatasi. Tetapi akan secara otomatis dibatasi oleh syarat itu dan jumlah asesor yang dimiliki LSP," tutur dia.
Kasie Penyelarasan Kejuruan Dit-PSMK Kemendikbud Saryadi menambahkan, saat ini di Indonesia terdapat 331 SMK yang telah memiliki LSP-P1. Dari jumlah tersebut, 66,5 persen atau persisnya 220 LSP-P1 terdapat di Jawa Timur.
'"Kita akui memang yang paling banyak di Jatim. Karena kita sendiri mengusulkan pendirian LSP ke BNSP juga tergantung dari antusias masing-masing provinsi. Kalau cepat ya segera kita usulkan," kata Saryadi.
Tahun ini, lanjut dia, usulan pendirian LSP-P1 di Kemendikbud tercatat sebanyak 292 SMK. Dari jumlah tersebut, 45 diantaranya merupakan usulan dari Jatim.
Sementara itu, Kabid Pembinaan SMK Dindik Jatim Dr Hudiyono menambahkan, konsep jejaring LSP-P1 ini akan segera ditindaklanjuti melalui usulan sekolah. Sebab di sekolah, LSP-P1 dibentuk sesuai program keahlian. Sehingga, jejaring yang harus dirangkul adalah sekolah lain yang memiliki skema kompetensi yang linier.
"Misalnya di SMKN 2 Malang yang memiliki LSP-P1 bidang kesehatan. Dia sendiri yang akan mengusulkan sekolah jejaringnya," tutur pria yang juga Direktur LSP-P2 Dindik Jatim itu.
Hudiyono mengaku, selain jumlah, sebaran LSP-P1 juga masih belum merata di semua daerah. Khususnya untuk beberapa skema keahlian seperti kimia industri, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi. “LSP-P1 jurusan itu sudah ada di Jatim, tetapi tidak semua daerah memiliki. Sementara jaringan LSP-P1 kan terbatas oleh wilayah,” kata Hudiyono.
Di sisi lain, ada pula skema kompetensi yang masih belum memiliki LSP-P1 sama sekali di Jatim. Seperti halnya program keahlian seni. “SMKN 12 Surabaya itu punya program keahlian seni. Tapi LSP-P1 miliknya baru untuk multimedia desain animasi. Kalau seni pertunjukan belum ada,” tutur dia.
Dengan demikian, skema kompetensi yang belum memiliki LSP secara otomatis dibutuhkan pengembangan ruang lingkup. Terutama dari Kemendikbud yang memiliki wilayah untuk hal itu.
"Kita akan usulkan jika sudah terbuka skema untuk seni. Karena tempat uji kompetensi sendiri juga sudah ada sebenarnya," ujar dia. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017