DLU Usul Tol Laut Libatkan Pelayaran Swasta

Surabaya (Antara Jatim) - PT Dharma Lautan Utama (DLU) mengusulkan agar program pemerintah tol laut yang selama ini cenderung dioperasikan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melibatkan juga perusahaan pelayaran swasta.  

    

"Alangkah lebih bijaknya kalau kesempatan mengoperasikan tol laut juga diberikan kepada pihak pelayaran swasta yang punya pengalaman dan terbukti kualitasnya," tutur Direktur Utama PT DLU Erwin H Poedjono di Surabaya, Senin.

    

Dia mencontohkan, PT DLU yang dipimpinnya sebenarnya adalah perwujudan nyata dari tol laut, yang menjadi ujung tombak perekonomian, yang hingga kini sudah 41 tahun perusahaan itu mengabdi.

    

"Sebenarnya DLU sudah menjalankan fungsi tol laut secara kontinyu yang beroperasi 24 jam penuh sehari selama 41 tahun terakhir ini meski tidak ada muatan," ungkapnya.

    

Karena DLU juga melayani rute lintasan pelayaran hingga pulau terluar. Di antaranya adalah rute  Sabuk Utara, yaitu dari Sabang sampai Jayapura, Sabuk Tengah dari Palembang hingga Fakfak, dan Sabuk Selatan dari sabang sampai Merauke. 

    

"Semua lintasan itu selama ini kita jalankan tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah," ungkapnya. 

    

Perusahaan pelayaran swasta yang telah terbukti pengalamannya seperti DLU itu, menurut dia, layak diberi kesempatan untuk dilibatkan pemerintah dalam operasional program tol laut.

    

Setidaknya, Erwin menambahkan, jika kesempatan operasional tol laut diberikan, bisa meringankan beban perusahaan pelayaran swasta di tengah situasi perekonomian yang belum pulih.  

    

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak justru semakin memberatkan pengusaha pelayaran karena banyak biaya baru yang meningkat hingga 100 persen lebih. Dalam situasi seperti ini mestinya ada keringanan dari pemerintah bagi dunia pelayaran nasional," tuturnya. (*)