Malang, (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Malang mulai menyiapkan dua desa yang bakal dikembangkan sebagai Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang digagas Balai Besar Pelatihan dan Produktivitas (BBPP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Bina Kartasura) Kementerian Ketenagakerjaan RI.
"Kedatangan BBPP Ditjen Bina Kartasura kami tindaklanjuti dengan menyiapkan dua desa, yaitu Desa Brongkal di Kecamatan Pagelaran, dan Desa Arjowilangun di Kecamatan Kalipare," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Yoyok Wardoyo, di Malang, Kamis.
Menurut dia, dua desa tersebut dipilih karena termasuk kantong TKI/TKW yang ada di Kabupaten Malang. Di dua desa itu pula, banyak TKI yang sudah purna, sehingga perlu ada inovasi yang mampu menjamin kelangsungan hidup mereka di tanah kelahirannya.
Esensi desmigratif, katanya, sebenarnya juga sedang disusun oleh Disnaker Kabupaten Malang melalui program sinergitas dengan kedinasan lainnya, seperti pelatihan dan pembentukan asosiasi TKI purna, namun program tersebut lebih komprehensif dalam upaya menanggulangi tumbuhnya kemiskinan baru jika TKI sudah purna.
Ia mengemukakan kedatangan tim BBPP beberapa hari lalu masih dalam rangka sosialisasi dan identifikasi dua desa yang siap menjadi pilot project desmigratif tersebut. "Dua desa ini yang dipantau sebagai desa percontohan program Desmigratif)," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Tim BBPP Wijanarko mengatakan target program desmigratif adalah membentuk dan memfasilitasi desmigratif di 120 desa dengan rincian 100 desa di 50 kabupaten/kota asal calon TKI/TKI dan 20 desa di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTT.
"Intinya agar TKI purna bisa tetap produktif dan tidak sampai masuk ke jurang kemiskinan. Program desmigratif ini bertujuan memberikan informasi, pelayanan, dan pelatihan kepada masyarakat di desa, khususnya kepada calon TKI/TKW dan keluarganya," ujarnya.
Menurut dia, ada empat kegiatan utama, yaitu membentuk pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan rumah belajar desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan.
"Harapan kami empat kegiatan utama itu nanti mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah kantong-kantong TKI," ucapnya.
Program Desmigratif tersebut juga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang. Penanggulangan kemiskinan di Kabuapten malang dilakukan lintas sektoral dan ditargetkan bisa turun menjadi di bawah delapan persen pada 2021.
Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 11 persen dari jumlah penduduk sekitar 3 juta pada 2015. Keberadaan penduduk miskin tersebut akan menjadi bertambah jika warga yang kini bekerja sebagai TKI di luar negeri kembali atau purna tanpa adanya jaminan kelangsungan hidupnya setelah kembali ke Tanah Air.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kedatangan BBPP Ditjen Bina Kartasura kami tindaklanjuti dengan menyiapkan dua desa, yaitu Desa Brongkal di Kecamatan Pagelaran, dan Desa Arjowilangun di Kecamatan Kalipare," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Jawa Timur, Yoyok Wardoyo, di Malang, Kamis.
Menurut dia, dua desa tersebut dipilih karena termasuk kantong TKI/TKW yang ada di Kabupaten Malang. Di dua desa itu pula, banyak TKI yang sudah purna, sehingga perlu ada inovasi yang mampu menjamin kelangsungan hidup mereka di tanah kelahirannya.
Esensi desmigratif, katanya, sebenarnya juga sedang disusun oleh Disnaker Kabupaten Malang melalui program sinergitas dengan kedinasan lainnya, seperti pelatihan dan pembentukan asosiasi TKI purna, namun program tersebut lebih komprehensif dalam upaya menanggulangi tumbuhnya kemiskinan baru jika TKI sudah purna.
Ia mengemukakan kedatangan tim BBPP beberapa hari lalu masih dalam rangka sosialisasi dan identifikasi dua desa yang siap menjadi pilot project desmigratif tersebut. "Dua desa ini yang dipantau sebagai desa percontohan program Desmigratif)," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Tim BBPP Wijanarko mengatakan target program desmigratif adalah membentuk dan memfasilitasi desmigratif di 120 desa dengan rincian 100 desa di 50 kabupaten/kota asal calon TKI/TKI dan 20 desa di 10 kabupaten/kota di Provinsi NTT.
"Intinya agar TKI purna bisa tetap produktif dan tidak sampai masuk ke jurang kemiskinan. Program desmigratif ini bertujuan memberikan informasi, pelayanan, dan pelatihan kepada masyarakat di desa, khususnya kepada calon TKI/TKW dan keluarganya," ujarnya.
Menurut dia, ada empat kegiatan utama, yaitu membentuk pusat layanan migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan rumah belajar desmigratif, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan.
"Harapan kami empat kegiatan utama itu nanti mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah kantong-kantong TKI," ucapnya.
Program Desmigratif tersebut juga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malang. Penanggulangan kemiskinan di Kabuapten malang dilakukan lintas sektoral dan ditargetkan bisa turun menjadi di bawah delapan persen pada 2021.
Saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, yaitu sekitar 11 persen dari jumlah penduduk sekitar 3 juta pada 2015. Keberadaan penduduk miskin tersebut akan menjadi bertambah jika warga yang kini bekerja sebagai TKI di luar negeri kembali atau purna tanpa adanya jaminan kelangsungan hidupnya setelah kembali ke Tanah Air.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017