Madiun (Antara Jatim) - Kegiatan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018 Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, akan memprioritaskan pada enam bidang pembangunan.
"Keenam bidang tersebut adalah peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur sanitasi kota yang berwawasan lingkungan hidup," ujar Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto dalam acara pembukaan Pra-Musrenbang Rancangan Awal Renja OPD 2018 Pemkot Madiun di Wisma Haji Kota Madiun, Kamis (2/3).
Menurut dia, untuk mewujudkan kegiatan yang fokus pada enam bidang tersebut dibutuhkan usul aspirasi masyarakat, kebutuhan, masalah, tantangan dan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RKPD yang berkesinambungan dan terintegrasi.
"Karena itu, diharapkan dalam kegiatan ini dapat tertampung semua keinginan pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, pokok-pokok pemikiran hasil reses DPRD, dan keinginan OPD. Sehingga dari kegiatan ini dapat diperoleh pemikiran awal untuk tahap berikutnya yang dapat disinergikan dengan program RPJMD tahun 2014-2019," kata dia.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan salah satu mekanisme penyusunan rencana pembangunan dan media konsultasi publik dalam menetapkan program kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam RKPD.
Wakil Wali Kota Madiun juga mengingatkan agar dalam pra-musrenbang juga mengacu pada evaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai dan tantangan yang harus dihadapi.
Dimana di bidang pendidikan, Pemkot Madiun sebelumnya telah mampu menyediakan layanan pendidikan wajib belanjar gratis sampai jenjang pendidikan menengah, sebelum akhirnya untuk tingkat SMA sederajat ditarik oleh pusat penanganannya. Sementara pada bidang kesehatan, masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan gratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
Untuk pengurangan kemiskinan lainnya, selain layanan kesehatan gratis, Pemkot Madiun terus melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi yakni pembangunan jamban bagi penduduk yang tidak memiliki jamban sehat.
Sesuai data, sejak tahun 2009 hingga 2014, Pemkot Madiun melalui berbagai program terkait telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) hingga sebanyak 4.197 unit.
Di bidang jambanisasi, Pemkot Madiun melalui berbagai program terkait juga telah melakukan pembangunan jamban bagi penduduk yang tidak memiliki jamban sehat sebanyak 1.540 unit selama tahun 2013 dan 766 unit selama tahun 2014. Untuk tahun 2015, dianggarakan pembangunan jamban sehat sebanyak 974 unit.
Hal lain yang tak kalah penting adalah pembangunan infrasrtuktur diharapkan membawa efek positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya dari sektor perdagangan dan jasa yang merupakan sektor andalan Kota Madiun. Serta sanitasi berwawasan lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian lingkungan dan ketersediaan air tanah di masa mendatang yang mampu mencegah bencana alam.
Sementara, dalam kegiatan Pra-Musrenbang Rancangan Awal Renja OPD 2018 Pemkot Madiun tersebut, para undangan yang terlibat dikelompokkan dalam tiga bidang pembahasan. Adapun, ketiga bidang tersebut adalah kelompok bidang pembangunan umum, pembangunan ekonomi, dan kelompok fisik serta prasarana.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Sugeng Rismiyanto, Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi, perwakilan anggota DPRD Kota Madiun, Kepala OPD, Camat, Lurah, jajaran Pemkot Madiun, LPMK, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat setempat. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017