OJK: Kontribusi BPR Pemda Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masih Rendah

Surabaya, (Antara Jatim) - Kontribusi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah (pemda) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih sangat rendah, kata Ketua Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur Sukamto, Selasa.

"Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara pemda dengan BPR milik swasta untuk menjadi bank yang kompetitif, inklusif dan kontributif. Tujuannya untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Soekamto, dalam kegiatan evaluasi kinerja dam peningkatan BPR di Surabaya, Selasa.

Ia mengatakan berdasarkan data OJK menunjukkan penyaluran kredit produktif BPR milik pemda hanya 50,67 persen, sementara BPR swasta memiliki pangsa penyaluran kredit produktif mencapai 77,12 persen.

Sedangkan porsi penyaluran kredit/pembiayaan untuk tujuan konsumtif yang mencapai 50 persen dinilai masih kurang dapat mendukung program kerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

"OJK menilai sinergi antara Pemda dengan BPR/S milik Pemda perlu segera direalisasikan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja, sebab perbaikan tata kelola dapat mendorong percepatan program pembangunan daerah melalui penyaluran APBD yang tetap sasaran, khususnya melalui program-program yang terkait dengan peningkatan akses keuangan," katanya.

OJK juga mencatat, rata rata rasio pembayaran dividen bank milik pemerintah daerah khususnya BPR dan BPR Syariah masih sebesar 30 hingga 40 persen. 

"Oleh karena itu, OJK mendorong pemda untuk mendukung penurunan divident payout ratio sehingga kelebihan dana bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekspansi," katanya.

Selain itu, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah dibentuk pada tanggal 14 April 2016, OJK Jatim juga mendorong setiap Pemerintah Kota/Kabupaten dapat memiliki bank daerah, sebab sampai saat ini masih terdapat 12 Kota/Kabupaten di Jawa Timur yang belum memiliki bank daerah dalam bentuk BPR atau BPR Syariah.

Sementara itu, sampai akhir Desember 2016 volume usaha BPR yang terdiri dari 28 BPR dan 5 BPRS sebesar Rp5,17 triliun atau tumbuh 8,75 persen, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar Rp3,1 triliun atau tumbuh 13,01 persen, sedangkan penyaluran kredit sebesar Rp3,86 triliun atau tumbuh 14,45 persen.(*)