Pamekasan Siapkan Rp7 Miliar untuk Normalisasi Banjir Perkotaan

Pamekasan (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk menormalisasi saluran air di wilayah perkotaan di sejumlah perumahan warga yang rawan banjir.

Menurut Kepala Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman Pemkab Pamekasan Muharram, penyediaan dana sebesar itu untuk mengurangi genangan air di perkampungan padat penduduk, akibat saluran yang tidak normal.

"Di Pamekasan ada beberapa titik yang akan digarap tahun ini untuk dilakukan normalisasi akibat sering terjadi banjir," katanya, Selasa.

Menurut Muharram di dalam kota Pamekasan, kawasan perkampungan penduduk yang rawan banjir dan perlu dilakukan normalisasi saluran pembuangan air ialah di Keluarahan Gladak Anyar, dan Kelurahan Patemon, serta di sejumlah perumahan warga di Kecamatan Proppo dan Pademawu, Pamekasan.

"Yang sangat mendesak dan perlu segera dilakukan perbaikan ialah di Keluragan Gladak Anyar, karena disana masyarakatnya sering dilanda banjir," katanya, menjelaskan.

 Selain kegiatan normalisasi saluran air di perkampungan warga, Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman Pemkab juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk melakukan normalisasi aliran sungai.

Hal ini dimaksudkan, agar penanganan banjir yang sering melanda Pamekasan bisa ditangani secara terintegratif.

"Jadi Dinas PU nantinya menyelesaikan normalisasi aliran sungai, untuk melancarkan arus banjir di sungai, sedangkan DKPP menangani masalah saluran di lingkungan perumahan masyarakat," katanya.

Jika program terintegratif antara DKPP dengan Dinas PU itu terlaksana, ia yakin, persoalan banjir di perkotaan, bisa segera diatasi.

Menurut data Dinas Kawasan Perumahan dan Permukiman di Pamekasan ada enam kelurahan dan satu desa di dua kecamatan yang rawan banjir dan genangan saat hujan turun dengan deras.

"Tapi, dari enam kelurahan itu, yang menurut hemat kami perlu penanganan mendesak ialah di Kelurahan Gladak Anyar dan Kelurahan Patemon," kata Kepala DKPP Muharram, menambahkan. (*)