Situbondo (Antara Jatim) - Kepala Bidang Kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Pemkab Situbondo Suprihargito menyatakan segera atakan akan berupaya secepatnya melaksanakan tera ulang UTTP, setelah peralihan kewenangan kegiatan itu ke kabupaten setempat.
"Kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau alat UTTP sejak awal Januari 2017 sudah dialihkan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Jatim ke kabupaten, sehingga saat ini kami mempersiapkan sarana dan prasarana (sarpras) peralatan tera ulang," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan bahwa kegiatan tera/ tera ulang terhadap pelaku usaha yang memiliki alat UTTP tidak hanya cukup menyediakan atau pengadaan sarana prasarana melainkan juga sumber daya manusia (SDM) karena menyangkut tenaga fungsional teknis.
Dan karena itu, katanya, untuk peningkatan SDM sebagai tenaga fungsional teknis membutuhkan pendidikan khusus sehingga pemerintah kabupaten segera melaksanakan pelatihan di Direktorat Metrologi Bandung, Jawa Barat.
"Dalam waktu dekat tenaga fungsional teknis akan mengikuti pelatihan di Bandung, hal ini sebagai langkah pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanan tera/ tera ulang pada pelaku usaha yang memiliki alat UTTP," ucapnya.
Menurutnya, saat ini juga masih memprioritaskan kerja sama dengan Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, terkait dengan tera ulang yang sifatnya prioritas termasuk didalamnya SPBU dan jembatan timbang.
"Kenapa ini menjadi prioritas? karena menyangkut kebutuhan konsumen yang lebih banyak salah satunya SPBU yang setiap hari terjadi transaksi dan tujuannya tidak merugikan pembeli. Dan karena itu SPBU juga wajib melakukan tera ulang setiap satu tahun sekali," tuturnya.
Ia menambahkan kegiatan tera/ tera ulang alat UTTP itu berpotensi besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan tera ulang juga berguna dalam rangka perlindungan konsumen. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau alat UTTP sejak awal Januari 2017 sudah dialihkan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Jatim ke kabupaten, sehingga saat ini kami mempersiapkan sarana dan prasarana (sarpras) peralatan tera ulang," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan bahwa kegiatan tera/ tera ulang terhadap pelaku usaha yang memiliki alat UTTP tidak hanya cukup menyediakan atau pengadaan sarana prasarana melainkan juga sumber daya manusia (SDM) karena menyangkut tenaga fungsional teknis.
Dan karena itu, katanya, untuk peningkatan SDM sebagai tenaga fungsional teknis membutuhkan pendidikan khusus sehingga pemerintah kabupaten segera melaksanakan pelatihan di Direktorat Metrologi Bandung, Jawa Barat.
"Dalam waktu dekat tenaga fungsional teknis akan mengikuti pelatihan di Bandung, hal ini sebagai langkah pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanan tera/ tera ulang pada pelaku usaha yang memiliki alat UTTP," ucapnya.
Menurutnya, saat ini juga masih memprioritaskan kerja sama dengan Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional II Yogyakarta, terkait dengan tera ulang yang sifatnya prioritas termasuk didalamnya SPBU dan jembatan timbang.
"Kenapa ini menjadi prioritas? karena menyangkut kebutuhan konsumen yang lebih banyak salah satunya SPBU yang setiap hari terjadi transaksi dan tujuannya tidak merugikan pembeli. Dan karena itu SPBU juga wajib melakukan tera ulang setiap satu tahun sekali," tuturnya.
Ia menambahkan kegiatan tera/ tera ulang alat UTTP itu berpotensi besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pelayanan tera ulang juga berguna dalam rangka perlindungan konsumen. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017