Tulungagung (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menginstruksikan optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes) ke seluruh jajaran pemerintah desa setempat seiring pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) sebesar Rp327,7 miliar.
"Modal pembangunan yang dikelola langsung oleh desa ini sebaiknya ada yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat bisa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo saat membuka kegiatan Sosialisasi ADD dan DD di Crown Victoria Hotel, Rabu.
Ia menyatakan optimistis dengan adanya BUMDes di suatu desa yang melayani kebutuhan masyarakat desa itu, diharapkan bisa dicukupi oleh badan usaha yang dikelola oleh desa itu sendiri.
"Jangan sampai ketika masyarakat yang membutuhkan sesuatu, akan membeli keluar daerah atau ke BUMDes lain, karena yang berdampak pada keuntungan luar daerah," katanya.
Syahri mengatakan, langkah penguatan BUMDes bisa diawali dengan pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian bisa dikembangkan dengan pemenuhan kebutuhan lain.
"Intinya keberadaan BUMDes di masing-masing desa harus memberikan nilai lebih. Agar percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi di desa tersebut bisa berjalan berkelanjutan dan tidak terhenti di tengah jalan," katanya.
Syahri menambahkan, Pemkab Tulungagung pada dasarnya tidak memberikan instruksi khusus kepada kepala desa yang menerima ADD dan DD dalam hal pengelolaannya.
Ia beralasan, prioritas pembangunan dengan sumber DD dan ADD selalu menyesuaikan dengan nilai kearifan lokal dan letak geografis masing masing desa.
Syahri mencontohkan desa yang berada di area pegunungan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan rabat atau jalan beton, sedangkan untuk desa yang berada di dataran rendah bisa digunakan untuk paving.
"Kan letak geografis tidak sama. Yang terpenting 30 persen dari dana desa digunakan untuk ekonomi masyarakat desa," ujarnya.
Senada, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Eko Asistono mengatakan akan menindaklanjuti instruksi tersebut, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.
Eko mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan kepada perusahaan daerah aneka usaha (PDAU) setempat selaku pemegang hak distribusi gas elpiji bersubsidi maupun nonsubsidi guna bersinergi dengan jajaran BUMDes di desa-desa.
"Pada saat penyaluran dengan harga yang tidak kalah bersaing, juga dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Sebab gas elpiji sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Eko menambahkan, berkaitan dengan pagu ADD pada 2017 sebesar Rp125,58 miliar dan DD sebesar Rp203,07 miliar belum mencapai nominal 10 persen dari anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.
"Sehingga untuk 2017, rata-rata setiap desa akan mendapatkan dana desa sebesar Rp790 juta," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Modal pembangunan yang dikelola langsung oleh desa ini sebaiknya ada yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat bisa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes," kata Bupati Tulungagung Syahri Mulyo saat membuka kegiatan Sosialisasi ADD dan DD di Crown Victoria Hotel, Rabu.
Ia menyatakan optimistis dengan adanya BUMDes di suatu desa yang melayani kebutuhan masyarakat desa itu, diharapkan bisa dicukupi oleh badan usaha yang dikelola oleh desa itu sendiri.
"Jangan sampai ketika masyarakat yang membutuhkan sesuatu, akan membeli keluar daerah atau ke BUMDes lain, karena yang berdampak pada keuntungan luar daerah," katanya.
Syahri mengatakan, langkah penguatan BUMDes bisa diawali dengan pemenuhan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian bisa dikembangkan dengan pemenuhan kebutuhan lain.
"Intinya keberadaan BUMDes di masing-masing desa harus memberikan nilai lebih. Agar percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi di desa tersebut bisa berjalan berkelanjutan dan tidak terhenti di tengah jalan," katanya.
Syahri menambahkan, Pemkab Tulungagung pada dasarnya tidak memberikan instruksi khusus kepada kepala desa yang menerima ADD dan DD dalam hal pengelolaannya.
Ia beralasan, prioritas pembangunan dengan sumber DD dan ADD selalu menyesuaikan dengan nilai kearifan lokal dan letak geografis masing masing desa.
Syahri mencontohkan desa yang berada di area pegunungan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan rabat atau jalan beton, sedangkan untuk desa yang berada di dataran rendah bisa digunakan untuk paving.
"Kan letak geografis tidak sama. Yang terpenting 30 persen dari dana desa digunakan untuk ekonomi masyarakat desa," ujarnya.
Senada, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Eko Asistono mengatakan akan menindaklanjuti instruksi tersebut, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.
Eko mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan kepada perusahaan daerah aneka usaha (PDAU) setempat selaku pemegang hak distribusi gas elpiji bersubsidi maupun nonsubsidi guna bersinergi dengan jajaran BUMDes di desa-desa.
"Pada saat penyaluran dengan harga yang tidak kalah bersaing, juga dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Sebab gas elpiji sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat," ujarnya.
Eko menambahkan, berkaitan dengan pagu ADD pada 2017 sebesar Rp125,58 miliar dan DD sebesar Rp203,07 miliar belum mencapai nominal 10 persen dari anggaran transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.
"Sehingga untuk 2017, rata-rata setiap desa akan mendapatkan dana desa sebesar Rp790 juta," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017