Komisi D Minta Pemkot Surabaya Tangani Gizi Buruk

Surabaya (Antara Jatim) - Legislator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap memberikan penanganan khusus terhadap balita yang menderita gizi buruk, meskipun jumlah penderita di Surabaya relatif kecil.

Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan pada 2013, Kota Surabaya menyandang Kota Sehat Swastisaba Pradapa yang semestinya tak ada lagi kasus gizi buruk di Kota Pahlawan ini.

"Jika ada harus diketahui lokasinya, kemudian dilakukan pendampingan," ujarnya.

 Hal ini menanggapi pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita beberapa waktu lalu bahwa berdasarkan data, jumlah balita penderita gizi buruk sekitar 0,13 persen.

 Lebih lanjut, Reni mengakui sebenarnya penanganan gizi buruk di Surabaya sudah cukup baik. Selama ini, balita mendapatkan makanan tambahan dari pemerintah kota.

 Pemberian makanan tambahan tidak hanya dilakukan di posyandu, melainkan juga puskesmas setempat, terutama terhadap balita yang didiagnosis menderita gizi buruk.

 "Hal itu untuk memenuhi gizi balita tersebut," katanya.

 Ia mengatakan permasalah lain yang mendorong terjadinya kasus gizi buruk adalah ketidakaktifan orang tua di kegiatan posyandu yang ada di lingkungan sekitar.

 Namun, Reni optimistis persoalan gizi buruk bisa diatasi, karena dinas kesehatan memiliki kader kesehatan yang dinilai cukup proaktif.

 Reni menambahkan penderita gizi buruk tak selamanya disebabkan oleh faktor kemiskinan. Penderita gizi buruk juga bisa disebabkan oleh sakit yang mengakibatkan berat badan balita berkurang.

 "Ada juga penderita karena sakit atau penyakit bawaan, sehingga berat badannya tidak sesuai standar," katanya. (*)