Malang, (Antara Jatim) - Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Haris El Mahdi mengemukakan minimal ada enam kriteria untuk menjadi pemimpin ideal Kota Batu yang bakal bertarung di ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini.
"Untuk menentukan pemimpin yang ideal, warga Kota Batu harus jeli, cermat, dan teliti. Paling tidak ada enam kriteria pemimpin ideal dan sesuai kondisi serta situasi Kota Batu," kata Haris El Mahdi di Malang, Jawa Timur, Senin.
Dosen FISIP UB itu menyebutkan kriteria pertama adalah pasangan calon harus mempunyai agenda anti-korupsi. Demokrasi Indonesia harus direboisasi dengan praktik politik yang jujur dan sehat, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab pemimpin (wali kota) juga harus menjadi oase keteladanan dengan hidup tidak bermewah-mewahan.
Kriteria kedua, lanjutnya, adalah wali kota harus terbuka, dialogis, sanggup menghadirkan dirinya sebagai pribadi dialogis, dan gampang ditemui. Jika wali kota dijabat oleh orang berkepribadian tertutup dan gagap membangun komunikasi publik akan sangat mengerikan.
Ia menilai wali kota yang tidak dialogis dan gagap merajut partisipasi publik berpotensi melakukan korupsi. "Wali Kota seperti itu tidak bisa membuka ruang untuk dikritik dan dikoreksi. Dia lebih suka membentengi diri dengan apologi," tuturnya.
Selanjutnya, kata Mahdi, wali kota harus bervisi reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran. Rakyat perlu diberi ruang untuk mengontrol APBD. Oleh karena itu, APBD perlu dipublikasikan secara utuh (lengkap).
Selain itu, kata Mahdi, wali kota harus mempunyai visi politik "hijau". Idealnya wali kota mempunyai visi mengerem laju industrialisasi pariwisata. Selain itu, juga perlu didorong penghentian perambahan hutan oleh warga dan percepatan alih fungsi lahan pertanian.
Kriteria kelima, menurut Mahdi, wali kota harus bervisi partisipasi perencanaan pembangunan. Wali kota harus serius memperbaiki kinerja dan mekanisme Musrenbangdes agar warga Batu tahu persis mau dikemanakan kota yang berjuluk Kota Apel itu.
Dan, kriteria terakhir (keenam), wali kota harus pro pada ekonomi rakyat. Pertumbuhan toko modern perlu dibatasi untuk mendorong perputaran ekonomi riil. "Wali kota juga wajib berpihak pada ekonomi kerakyatan yang secara riil berkontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di kota ini," urainya.
Pilkada Kota Batu yang bakal digelar serentak 15 Februari mendatang itu diikuti empat pasangan calon, yakni Rudi-Sujono Djonet (pasangan No 1), Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso (No 2), Hairuddin-Hendra Angga S (No 3), dan pasangan Abdul Majid-Kasmuri Idris (No 4).(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Untuk menentukan pemimpin yang ideal, warga Kota Batu harus jeli, cermat, dan teliti. Paling tidak ada enam kriteria pemimpin ideal dan sesuai kondisi serta situasi Kota Batu," kata Haris El Mahdi di Malang, Jawa Timur, Senin.
Dosen FISIP UB itu menyebutkan kriteria pertama adalah pasangan calon harus mempunyai agenda anti-korupsi. Demokrasi Indonesia harus direboisasi dengan praktik politik yang jujur dan sehat, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebab pemimpin (wali kota) juga harus menjadi oase keteladanan dengan hidup tidak bermewah-mewahan.
Kriteria kedua, lanjutnya, adalah wali kota harus terbuka, dialogis, sanggup menghadirkan dirinya sebagai pribadi dialogis, dan gampang ditemui. Jika wali kota dijabat oleh orang berkepribadian tertutup dan gagap membangun komunikasi publik akan sangat mengerikan.
Ia menilai wali kota yang tidak dialogis dan gagap merajut partisipasi publik berpotensi melakukan korupsi. "Wali Kota seperti itu tidak bisa membuka ruang untuk dikritik dan dikoreksi. Dia lebih suka membentengi diri dengan apologi," tuturnya.
Selanjutnya, kata Mahdi, wali kota harus bervisi reformasi birokrasi dan keterbukaan anggaran. Rakyat perlu diberi ruang untuk mengontrol APBD. Oleh karena itu, APBD perlu dipublikasikan secara utuh (lengkap).
Selain itu, kata Mahdi, wali kota harus mempunyai visi politik "hijau". Idealnya wali kota mempunyai visi mengerem laju industrialisasi pariwisata. Selain itu, juga perlu didorong penghentian perambahan hutan oleh warga dan percepatan alih fungsi lahan pertanian.
Kriteria kelima, menurut Mahdi, wali kota harus bervisi partisipasi perencanaan pembangunan. Wali kota harus serius memperbaiki kinerja dan mekanisme Musrenbangdes agar warga Batu tahu persis mau dikemanakan kota yang berjuluk Kota Apel itu.
Dan, kriteria terakhir (keenam), wali kota harus pro pada ekonomi rakyat. Pertumbuhan toko modern perlu dibatasi untuk mendorong perputaran ekonomi riil. "Wali kota juga wajib berpihak pada ekonomi kerakyatan yang secara riil berkontribusi besar terhadap pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di kota ini," urainya.
Pilkada Kota Batu yang bakal digelar serentak 15 Februari mendatang itu diikuti empat pasangan calon, yakni Rudi-Sujono Djonet (pasangan No 1), Dewanti Rumpoko-Punjul Santoso (No 2), Hairuddin-Hendra Angga S (No 3), dan pasangan Abdul Majid-Kasmuri Idris (No 4).(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017