Bojonegoro, (Antara Jatim) - Bupati Bojonegoro Suyoto melaporkan keterbukaan pemerintahan atau "open government patnership" (OGP) di daerahnya melalui "video conference" dengan "Manager, Subnational Government Pilot Project" Brittany Giroux Lane di Washington, Jumat.
"Laporan yang disampaikan yaitu program keterbukaan pemerintahan yang sudah berjalan pada 2016 dan rencana aksi pada 2017," kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, yang menghadiri "video conference".
Lebih lanjut ia menjelaskan laporan dengan cara "video conference" terkait keterbukaan pemerintahaan di daerahnya merupakan tindak lanjut dari deklarasi keterbukaan pemerintahan yang dideklarasikan 75 negara di Paris, pada 7-9 Desember 2016.
Di dalam deklarasi di Paris itu levelnya negara, sedangkan untuk tindak lanjutnya dikembangkan di daerah.
"Laporan terkait keterbukaan pemerintahan melalui video conference akan dilaksanakan tiga bulan sekali sebagai bahan evaluasi," paparnya.
Di dalam "video conference" itu, Suyoto melaporkan bahwa selama 2016 ada lima program keterbukaan pemerintahan yang sudah dijalankan yaitu revolusi data yang melibatkan kader PKK, selain juga penguatan sistem melalui dasa wisma.
Selain itu, juga pelaksanaan revolusi data yang mulai dikembangkan di 10 desa dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute dan LSM Sinargantara Bandung.
Lainnya keterbukaan pemerintahan di desa yang sudah mulai dilaksanakan dengan menggelar pelatihan sistem keuangan desa.
"Pemkab sudah mengelar pelatihan sistem keuangan desa kepada pihak desa pada 2017," jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pemkab juga sudah menggelar festival "open government patnership" (OGP) beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, kominfo juga mengusulkan seluruh desa (419 desa), memiliki laman desa sebagai bentuk keterbukaan pemerintahan di desa.
"Di Bojonegoro sudah ada 107 desa yang memiliki 'web' desa, sehingga targetnya semua desa memiliki 'web' pada 2017," katanya, menegaskan.
Program lainnya pada 2017, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemkab juga wajib memiliki laman dan peningkatan pelayanan masyarakat.
"Realisasinya salah satunya pengembangan open data kontrak di Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga sudah mulai dijalankan," tambahnya.
"Manager, subnational Government Pilot Project" Brittany Giroux Lane mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dijalan Bojonegoro terkait keterbukaan pemerintahan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Laporan yang disampaikan yaitu program keterbukaan pemerintahan yang sudah berjalan pada 2016 dan rencana aksi pada 2017," kata Kepala Dinas Kominfo Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, yang menghadiri "video conference".
Lebih lanjut ia menjelaskan laporan dengan cara "video conference" terkait keterbukaan pemerintahaan di daerahnya merupakan tindak lanjut dari deklarasi keterbukaan pemerintahan yang dideklarasikan 75 negara di Paris, pada 7-9 Desember 2016.
Di dalam deklarasi di Paris itu levelnya negara, sedangkan untuk tindak lanjutnya dikembangkan di daerah.
"Laporan terkait keterbukaan pemerintahan melalui video conference akan dilaksanakan tiga bulan sekali sebagai bahan evaluasi," paparnya.
Di dalam "video conference" itu, Suyoto melaporkan bahwa selama 2016 ada lima program keterbukaan pemerintahan yang sudah dijalankan yaitu revolusi data yang melibatkan kader PKK, selain juga penguatan sistem melalui dasa wisma.
Selain itu, juga pelaksanaan revolusi data yang mulai dikembangkan di 10 desa dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bojonegoro Institute dan LSM Sinargantara Bandung.
Lainnya keterbukaan pemerintahan di desa yang sudah mulai dilaksanakan dengan menggelar pelatihan sistem keuangan desa.
"Pemkab sudah mengelar pelatihan sistem keuangan desa kepada pihak desa pada 2017," jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut dia, pemkab juga sudah menggelar festival "open government patnership" (OGP) beberapa waktu yang lalu.
Menurut dia, kominfo juga mengusulkan seluruh desa (419 desa), memiliki laman desa sebagai bentuk keterbukaan pemerintahan di desa.
"Di Bojonegoro sudah ada 107 desa yang memiliki 'web' desa, sehingga targetnya semua desa memiliki 'web' pada 2017," katanya, menegaskan.
Program lainnya pada 2017, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di jajaran pemkab juga wajib memiliki laman dan peningkatan pelayanan masyarakat.
"Realisasinya salah satunya pengembangan open data kontrak di Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga sudah mulai dijalankan," tambahnya.
"Manager, subnational Government Pilot Project" Brittany Giroux Lane mengapresiasi berbagai langkah yang sudah dijalan Bojonegoro terkait keterbukaan pemerintahan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017