Malang (Antara Jatim) - Potensi dan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak di Kota Malang yang cukup tinggi, membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat membentuk unit pelaksana teknis sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.
"Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di lima kecamatan ini, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk menyesuaikan perubahan Dispenda menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) pada awal 2017 sesuai struktur organisasai dan tata kerja (STOK) yang baru," kata Kepala Dispenda Kota Malang, Jawa Timur, ADe Herawanto di Malang, Kamis.
Ia mengemukakan untuk mengisi personel di setiap UPT, mulai Januari 2017, sebagian staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkantor di perkantoran terpadu Tlogowaru bakal boyongan ke UPT yang tersebar di lima kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, Klojen, Sukun, dan Kedungkandang.
Mengingat besarnya potensi dan target pajak daerah Kota Malang dengan penerimaan akhir 2016 yang mencapai lebih dari Rp360 miliar dari target awal Rp282 miliar, kata Ade, penambahan UPT akan memberikan banyak keuntungan dalam upaya optimalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
Menurut Ade, dengan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak (WP), kinerja BP2D nanti dapat lebih maksimal. BP2D akan mudah menjangkau para WP, mendata objek pajak baru dan potensi, serta memperpendek rentang kendali pelayanan pajak daerah, sehingga proses pelayanan pajak daerah tak perlu dilakukan ke kantor pusat di perkanotran terpadu, tetapi cukup di UPT terdekat.
Ade mengaku sebelum membentuk UPT di setiap kecamatan, pihaknya sudah melakukan kajian khusus, termasuk studi banding ke sejumlah daerah di Tanah Air yang menerapkan pengelolaan UPT untuk mengoptimalkan pelayanan dan tahapan pemungutan pajak daerah, di antaranya Kota Banda Aceh, Medan dan Tebing Tinggi.
"Kami berharap dapat tambahan personel yang memadai agar potensi pajak daerah bisa terserap maksimal untuk membangun Kota Malang yang lebih sejahtera dan makmur," kata Ade.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di lima kecamatan ini, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga untuk menyesuaikan perubahan Dispenda menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) pada awal 2017 sesuai struktur organisasai dan tata kerja (STOK) yang baru," kata Kepala Dispenda Kota Malang, Jawa Timur, ADe Herawanto di Malang, Kamis.
Ia mengemukakan untuk mengisi personel di setiap UPT, mulai Januari 2017, sebagian staf satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkantor di perkantoran terpadu Tlogowaru bakal boyongan ke UPT yang tersebar di lima kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Lowokwaru, Blimbing, Klojen, Sukun, dan Kedungkandang.
Mengingat besarnya potensi dan target pajak daerah Kota Malang dengan penerimaan akhir 2016 yang mencapai lebih dari Rp360 miliar dari target awal Rp282 miliar, kata Ade, penambahan UPT akan memberikan banyak keuntungan dalam upaya optimalisasi pelayanan dan pemungutan pajak daerah.
Menurut Ade, dengan semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak (WP), kinerja BP2D nanti dapat lebih maksimal. BP2D akan mudah menjangkau para WP, mendata objek pajak baru dan potensi, serta memperpendek rentang kendali pelayanan pajak daerah, sehingga proses pelayanan pajak daerah tak perlu dilakukan ke kantor pusat di perkanotran terpadu, tetapi cukup di UPT terdekat.
Ade mengaku sebelum membentuk UPT di setiap kecamatan, pihaknya sudah melakukan kajian khusus, termasuk studi banding ke sejumlah daerah di Tanah Air yang menerapkan pengelolaan UPT untuk mengoptimalkan pelayanan dan tahapan pemungutan pajak daerah, di antaranya Kota Banda Aceh, Medan dan Tebing Tinggi.
"Kami berharap dapat tambahan personel yang memadai agar potensi pajak daerah bisa terserap maksimal untuk membangun Kota Malang yang lebih sejahtera dan makmur," kata Ade.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016