Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis mengatakan penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Banyuwangi Pua Jiwa di Jakarta, Rabu (21/12).
Ia menjelaskan APE merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas prestasi dan kontribusinya dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi dari pemerintah pusat tersebut semakin mendorong daerah untuk memperbaiki program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Tentu ini terukur karena pemerintah pusat pasti punya standar tertentu dalam melakukan penilaian. Program-program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus ditingkatkan. Yang sudah jalan dievaluasi, lalu disempurnakan. Kita siapkan juga inovasi baru pada 2017," ujar Anas.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Pemkab Banyuwangi Pua Jiwa menambahkan penghargaan diberikan karena Banyuwangi memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak dari kekerasan melalui "Banyuwangi Children Center" (BCC).
Setiap anak dan orang yang melihat atau mengalami kekerasan, katanya, bisa langsung melaporkan ke pusat pengaduan yang langsung tersambung dengan para pemangku kepentingan, mulai dari aparat pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan.
"BCC ini cara untuk melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan. BCC sampai sekarang menjadi instrumen yang ampuh dalam mengurangi kekerasan pada anak karena penanganannya yang cepat dalam merespons aduan," tuturnya.
Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Banyuwangi, kekerasan anak di daerah itu mengalami penurunan dari 102 kasus pada 2015 menjadi 88 kasus per November 2016.
Sejumlah program lain yang proanak dan perempuan yang telah digagas Pemkab Banyuwanyi antara lain percepatan pengurusan akta kelahiran melalui progra Lahir Procot Pulang Bawa Akta, penyediaan wifi di ruang publik yang telah terlindungi dari konten pornografi, pembentukan taman posyandu, program Anak Tokcer, pemberian makanan bagi balita, pembentukan kelompok pendukung ASI dan motivator gizi, pemberian Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya, dan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh).
Di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemkab Banyuwangi juga telah menginisiasi sejumlah program, antara lain program Sakina (Stop Kematian Ibu dan Anak) dan program pelatihan industri rumahan bagi ibu.
"Banyak program kami yang melibatkan para ibu sebagai penggeraknya. Seperti program arisan pembangunan jamban, tukang sayur yang kami ajak menjadi pemburu ibu hamil dengan risiko tinggi, dan sebagainya," kata Pua.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Kamis mengatakan penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Banyuwangi Pua Jiwa di Jakarta, Rabu (21/12).
Ia menjelaskan APE merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas prestasi dan kontribusinya dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Abdullah Azwar Anas mengatakan, apresiasi dari pemerintah pusat tersebut semakin mendorong daerah untuk memperbaiki program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
"Tentu ini terukur karena pemerintah pusat pasti punya standar tertentu dalam melakukan penilaian. Program-program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus ditingkatkan. Yang sudah jalan dievaluasi, lalu disempurnakan. Kita siapkan juga inovasi baru pada 2017," ujar Anas.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP KB) Pemkab Banyuwangi Pua Jiwa menambahkan penghargaan diberikan karena Banyuwangi memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak dari kekerasan melalui "Banyuwangi Children Center" (BCC).
Setiap anak dan orang yang melihat atau mengalami kekerasan, katanya, bisa langsung melaporkan ke pusat pengaduan yang langsung tersambung dengan para pemangku kepentingan, mulai dari aparat pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan.
"BCC ini cara untuk melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan. BCC sampai sekarang menjadi instrumen yang ampuh dalam mengurangi kekerasan pada anak karena penanganannya yang cepat dalam merespons aduan," tuturnya.
Berdasarkan data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Banyuwangi, kekerasan anak di daerah itu mengalami penurunan dari 102 kasus pada 2015 menjadi 88 kasus per November 2016.
Sejumlah program lain yang proanak dan perempuan yang telah digagas Pemkab Banyuwanyi antara lain percepatan pengurusan akta kelahiran melalui progra Lahir Procot Pulang Bawa Akta, penyediaan wifi di ruang publik yang telah terlindungi dari konten pornografi, pembentukan taman posyandu, program Anak Tokcer, pemberian makanan bagi balita, pembentukan kelompok pendukung ASI dan motivator gizi, pemberian Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Siswa Asuh Sebaya, dan Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh).
Di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemkab Banyuwangi juga telah menginisiasi sejumlah program, antara lain program Sakina (Stop Kematian Ibu dan Anak) dan program pelatihan industri rumahan bagi ibu.
"Banyak program kami yang melibatkan para ibu sebagai penggeraknya. Seperti program arisan pembangunan jamban, tukang sayur yang kami ajak menjadi pemburu ibu hamil dengan risiko tinggi, dan sebagainya," kata Pua.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016