Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyarankan Pemerintah Kota Surabaya melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait bantuan keuangan untuk siswa SMA/SMK di Kota Pahlawan.
"Pada intinya gubernur menyarankan koordinasi ke Mendagri untuk minta arahan terkait dengan bantuan keuangan untuk siswa SMA/SMK, apakah bisa langsung kepada kepala sekolah atau kepada siswanya," kata Ketua Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Kota Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Senin.
Padahal, lanjut dia, bukan hanya bantuan biaya pendidikan yang menjadi pemikiran pemkot, tapi juga mengenai sarana dan prasarana sekolah SMA/SMK serta honor bagi para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Menurut dia, meskipun gubernur memberi sinyal bahwa pengawasan terhadap bantuan keuangan dari pemkot untuk sekolah SMA/SMK di perkenankan, namun gubernur masih harus menunggu hasil konsultasi ke Kemendagri.
"Artinya belum final karena masih menunggu hasil konsultasi dengan Mendagri," ujarnya.
Ia mengatakan Gubernur Jatim membutuhkan legal formal dari Kemendagri, jika itu didapat, maka gubernur mempersilahkan sistem pengawasannya melibatkan Pemkot dan DPRD Surabaya.
Adapun pihak Pemkot dan DPRD Surabaya yang menemui Gubernur Jatim Soekarwo adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, Kepala Bappeko Surabaya Agus Sonhaji, Ketua DPRD Surabaya Armuji, Wakil Ketua DPRD Surabaya Ratih, Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Polianan dan sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Surabaya.
Sedangkan dari pihak Pemprov Jatim yang ikut mendampingi gubernur yakni Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim Saiful. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016