Banyuwangi (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk memperkuat penerapan konsep tata ruang yang dimiliki oleh pemkab setempat.
Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat mengatakan perencanaan tata ruang suatu daerah erat kaitannya dengan pemanfaatan lahan, sehingga perlu adanya integrasi data antara pemerintah daerah sebagai penyusunan perencanaan tata ruang wilayah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan bidang pertanahan.
"Sebenernya, sentral pengaturan tata ruang itu ada di BPN, Pemkab ini hanya sebagai penjaganya. Untuk itu, kami ingin bersinergi untuk memaksimalkan pelaksanaan tata ruang daerah," kata Anas.
Anas menyampaikan itu saat bertemu rombongan peserta Rakor Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.
Kerja sama tersebut, kata Anas, nantinya akan mengolaborasikan sistem informasi pertanahan yang dimiliki BPN dengan konsep tata ruang yang dimiliki Banyuwangi.
"Jadi, saat seseorang mencari informasi di BPN yang didapat tidak hanya tentang status tanahnya, tetapi juga meliputi tata ruangnya. Di sana nanti akan dapat keterangan berapa persentase yang bisa dibangun, harus berapa meter dari jalan dan lain sebagainya," kata Anas.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dalam waktu dekat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Banyuwangi akan segera mengintergrasikan data dengan BPN Banyuwangi.
"Setidaknya dalam beberapa minggu ke depan, sudah ada pilot project sejumlah kecamatan yang telah terintegrasi antara data tata ruang yang ada di Bapedda dengan data pertanahan yang ada di BPN Banyuwangi," kata Anas.
Sistem pengendalian tersebut, menurut dia, sangat diperlukan di tengah pembangunan Banyuwangi yang semakin pesat. "Seiring pembangunan Banyuwangi, kami ingin mengendalikan tata ruang ini menjadi lebih baik," katanya.
Selama ini, lanjut Anas, Banyuwangi memiliki perhatian yang tinggi terhadap pengendalian tata ruang. Bahkan, perencanaan tata ruang Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Tentu, hal ini harus terus kita tingkatkan agar pembangunan di Banyuwangi tetap terkendali," ujarnya.
Gagasan tersebut disambut positif oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Tata Ruang dan Agraria Virgo Eresta Jaya yang memimpin rombongan berkunjung ke Banyuwangi.
Menurutnya, dengan integrasi informasi pertanahan dan tata ruang tersebut, akan bisa menekan pelanggaran tata ruang. "Diiharapkan dengan ini bidang-bidang tanah dan penggunaannya bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat," ujar Virgo Eresta Jaya.
Virgo menerangkan, pengaturan tata ruang ini saat ini amat penting di tengah keterbatasan ruang dan pengembangan infrastruktur yang terus meningkat.
"Ruang yang terbatas, pengalihan status dan pengembangan infrastruktur itu perlu dikendalikan agar sesuai dengan policy yang ada," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Jumat mengatakan perencanaan tata ruang suatu daerah erat kaitannya dengan pemanfaatan lahan, sehingga perlu adanya integrasi data antara pemerintah daerah sebagai penyusunan perencanaan tata ruang wilayah dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak yang berwenang menetapkan kebijakan bidang pertanahan.
"Sebenernya, sentral pengaturan tata ruang itu ada di BPN, Pemkab ini hanya sebagai penjaganya. Untuk itu, kami ingin bersinergi untuk memaksimalkan pelaksanaan tata ruang daerah," kata Anas.
Anas menyampaikan itu saat bertemu rombongan peserta Rakor Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi.
Kerja sama tersebut, kata Anas, nantinya akan mengolaborasikan sistem informasi pertanahan yang dimiliki BPN dengan konsep tata ruang yang dimiliki Banyuwangi.
"Jadi, saat seseorang mencari informasi di BPN yang didapat tidak hanya tentang status tanahnya, tetapi juga meliputi tata ruangnya. Di sana nanti akan dapat keterangan berapa persentase yang bisa dibangun, harus berapa meter dari jalan dan lain sebagainya," kata Anas.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dalam waktu dekat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Banyuwangi akan segera mengintergrasikan data dengan BPN Banyuwangi.
"Setidaknya dalam beberapa minggu ke depan, sudah ada pilot project sejumlah kecamatan yang telah terintegrasi antara data tata ruang yang ada di Bapedda dengan data pertanahan yang ada di BPN Banyuwangi," kata Anas.
Sistem pengendalian tersebut, menurut dia, sangat diperlukan di tengah pembangunan Banyuwangi yang semakin pesat. "Seiring pembangunan Banyuwangi, kami ingin mengendalikan tata ruang ini menjadi lebih baik," katanya.
Selama ini, lanjut Anas, Banyuwangi memiliki perhatian yang tinggi terhadap pengendalian tata ruang. Bahkan, perencanaan tata ruang Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan terbaik tingkat nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Tentu, hal ini harus terus kita tingkatkan agar pembangunan di Banyuwangi tetap terkendali," ujarnya.
Gagasan tersebut disambut positif oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Tata Ruang dan Agraria Virgo Eresta Jaya yang memimpin rombongan berkunjung ke Banyuwangi.
Menurutnya, dengan integrasi informasi pertanahan dan tata ruang tersebut, akan bisa menekan pelanggaran tata ruang. "Diiharapkan dengan ini bidang-bidang tanah dan penggunaannya bisa terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat," ujar Virgo Eresta Jaya.
Virgo menerangkan, pengaturan tata ruang ini saat ini amat penting di tengah keterbatasan ruang dan pengembangan infrastruktur yang terus meningkat.
"Ruang yang terbatas, pengalihan status dan pengembangan infrastruktur itu perlu dikendalikan agar sesuai dengan policy yang ada," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016