Trenggalek (Antara Jatim) - Ombusdman RI Perwakilan Jawa Timur mendorong tim Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) untuk memberantas aneka pungutan liar di sejumlah lembaga pelayanan publik daerah itu yang ditengarai masih marak, terutama di lingkup sekolah.
"Yang paling banyak pungli itu kan di sekolah, terutama sekolah dasar dan SMP," kata Kepala Ombusdman RI Perwakilan Jatim Agus Widiyarta dikonfirmasi usai sosialisasi di Kabupaten Trenggalek, Jumat.
Agus tidak menjelaskan lebih rinci bentuk pungli dimaksud. Ia mengatakan bahwa pengaduan yang masuk ke Ombusdman RI Perwakilan Jatim selama kurun 2015 untuk isu pungli sekolah atau di lingkup dinas pendidikan cukup banyak.
Dari total 315 aduan yang masuk pada periode 2015 itu, kata Agus, pengaduan terkait pungli sekolah menempati urutan ketiga terbanyak setelah masalah pertanahanan di badan pertanahan nasional (BPN) dan kepolisian.
Agus menyatakan, aduan soal pungli sekolah biasanya masuk setiap fase tahun ajaran baru dimana banyak lembaga pendidikan/sekolah yang melakukan pungutan pendidikan.
"Mengenai pungli ini merupakan bagian yang harus dikerjakan ombusdman juga. Kami akan bekerja sama dengan tim saber pungli dengan terus memantau titik-titik mana saja yang ada punglinya," kata Agus.
Jika ada temuan pungli dan kesalahan yang dilakukan mengarah pidana, tidak sebatas maladministrasi, Agus memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk melakukan operasi tangkap tangan.
"Selain itu kami juga melakukan pencegahan terhadap pungli-pungli ini. Caranya bisa melalui banyak variabel, misal dengan menggelar sosialisasi, kampanye antipungli dan sebagainya," kata Agus.
Ia berharap, represi dan gerakan antipungli bisa terus meminimalisasi modus pungli di berbagai lembaga/instansi penyelanggara layanan publik sehingga kualitas pelayanan masyarakat ikut meningkat.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Yang paling banyak pungli itu kan di sekolah, terutama sekolah dasar dan SMP," kata Kepala Ombusdman RI Perwakilan Jatim Agus Widiyarta dikonfirmasi usai sosialisasi di Kabupaten Trenggalek, Jumat.
Agus tidak menjelaskan lebih rinci bentuk pungli dimaksud. Ia mengatakan bahwa pengaduan yang masuk ke Ombusdman RI Perwakilan Jatim selama kurun 2015 untuk isu pungli sekolah atau di lingkup dinas pendidikan cukup banyak.
Dari total 315 aduan yang masuk pada periode 2015 itu, kata Agus, pengaduan terkait pungli sekolah menempati urutan ketiga terbanyak setelah masalah pertanahanan di badan pertanahan nasional (BPN) dan kepolisian.
Agus menyatakan, aduan soal pungli sekolah biasanya masuk setiap fase tahun ajaran baru dimana banyak lembaga pendidikan/sekolah yang melakukan pungutan pendidikan.
"Mengenai pungli ini merupakan bagian yang harus dikerjakan ombusdman juga. Kami akan bekerja sama dengan tim saber pungli dengan terus memantau titik-titik mana saja yang ada punglinya," kata Agus.
Jika ada temuan pungli dan kesalahan yang dilakukan mengarah pidana, tidak sebatas maladministrasi, Agus memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim saber pungli untuk melakukan operasi tangkap tangan.
"Selain itu kami juga melakukan pencegahan terhadap pungli-pungli ini. Caranya bisa melalui banyak variabel, misal dengan menggelar sosialisasi, kampanye antipungli dan sebagainya," kata Agus.
Ia berharap, represi dan gerakan antipungli bisa terus meminimalisasi modus pungli di berbagai lembaga/instansi penyelanggara layanan publik sehingga kualitas pelayanan masyarakat ikut meningkat.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016