Pemkot Surabaya Berharap Dana Pinjaman Jerman Untuk AMC

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Surabaya berharap dana  pinjaman dari Pemerintah Jerman untuk pembangunan transportasi regional di Jawa Timur senilai Rp1,5 triliun yang dua tahun menganggur  di Kementerian Perhubungan bisa dimanfaatkan untuk angkutan massal cepat (AMC) Surabaya.

     

 "Pertemuan ini membahas mana dari kota-kota itu yang paling siap. Nah dari situ wali kota mendorong bahwa yang paling siap adalah Surabaya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji saat pembahasan skema pembiayan AMC antara Pemkot Surabaya dengan Ditjen Perkeretaapian di Swiss Bell In Surabaya, Kamis.

     

Menurut dia,  secara lahan pemkot sudah sangat siap karena tidak ada pembebaasan, "Detail Engineering Design" (DED) juga sudah ada, sedangkan daerah lain belum ada yang siap.

    

 Ia menjelaskan sudah dua tahun ini ada dana menganggur senilai Rp1,5 trilliun di Kemenhub yang belum dimanfaatkan. Dana itu adalah dana pinjaman dari Pemerintah Jerman untuk pembangunan transportasi regional di Jawa Timur. Rencananya akan digunakan untuk pendanaan AMC integrasi regional antara Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.

     

 Agus menilai pinjaman itu cukup besar yaitu senilai USD 100 juta atau jika dikurskan rupiah senilai kurang lebih Rp1,5 trilliun. Memang nilai ini masih kurang jika untuk menutupi kebutuhan anggaran realisasi trem di Surabaya yang diperkirakan menjapai Rp2,4 trilliun. Pembiayaan itu mulai dari pengadaan rolling stock hingga depo.

     

Nilai itupun, lanjut dia, adalah hasil kajian dari Kemenhub di akhir tahun 2015. Nilai tersebut sudah bertambah dari kajian awal di akhir tahun 2013 yang diprediksi hanya Rp1,7 trilliun. 

     

 Oleh sebab itu, kata dia, pihak pemkot mendesak agar anggaran itu bisa dimanfaatkan dulu untuk memulai AMC di Surabaya jalur utara selatan yaitu dalam bentuk trem.

     

 "Yang kritis di sini adalah masalah waktu, kalau menunggu semakin lama lagi, maka ditakutkan biaya realisasinya juga akan semakin mahal. Karena Surabaya sudah yang paling siap, kami berharap bisa dimulai dulu," kata Agus.

     

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan sesuai rencana awal memang trem Surabaya akan didanai oleh APBN. Namun nilainya masih kecil dan bertahap, Seperti halnya anggaran lelang pada 2015 hanya dianggarakan sebesar Rp155 miliar. 

     

 Itu pun belum jalan lantaran ada kendala menunggu persetujuan dari Presiden RI dengan penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres). "Saya akan berjuang bisa menggunakan anggaran dua duanya, yaitu dari APBN dan juga dari loan (pinjaman) Jerman ini. Sebab yang dari APBN ini sudah ready (siap), tapi tinggal tunggu perpresnya saja," kata Risma.

     

Ia menjelaskan untuk pinjaman dari Jerman ini sudah ada agremen antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah RI sehingga nanti untuk skema pinjamannya akan dibayarkan melalui pemerintah pusat. 

     

 Sistem ini dianggap lebih memudahkan pemkot jika dibandingkan tawaran pembiayaan dari World Bank yang beberapa waktu lalu sempat dibicarakan. Uuntuk pinjaman dari Wolrd Bank pemkot harus membayar melalui pemerintah pusat dalam kurs rupiah, yang dianggap lebih memberatkan.

     

 "Ini saya sedang perjuangkan supaya bisa dapat APBN dan juga dapat pinjaman Jerman ini. Kalau bisa dapat dua kan lebih baik karena realisasi pembangunannya bisa lebih panjang," kata Risma.

     

 Oleh sebab itu Risma akan mencoba untuk menekan lagi ke pemerintah pusat agar AMC Surabaya bisa segera terealisasi sebab secara kesiapan Surabaya sudah sangat siap. Bahkan untuk integrasi luar kota, salah satunya dengan penyiapan lahan di Jalan Ahmad Yani khususnya di frontage road sisi barat. Sehingga nantinya tidak usah memakai pembebasan lahan lagi.

     

"Targetnya 2017 sudah bisa dimulai proyeknya," kata Risma. 

     

 Kalau pun AMC ini dibantu pembiayaannya dengan pinjaman dari Jerman dijamin tidak akan mengnggu skema pembiayaan yang dari APBN, sebab dari APBN sendiri sudah ada penunjukan langsung untuk pengerja proyeknya.

     

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri mengatakan pihaknya juga tidak tahu kenapa perpres hingga kini masih belum turun. Akan tetapi soal pinjaman dari Jerman menurutnya anggaran ini memang digunakan untuk angkutan intergrasi regional. 

    

 "Jadi ini bukan hanya untuk trem Surabaya saja, melainkan juga untuk lokasi yang ada di sekitar Surabaya," katanya. (*)