OJK: Pembentukan "TPAKD" Paling Lambat Desember 2016

Jember (Antara Jatim) - Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Surabaya Dani Surya Sinaga mengatakan pihak OJK memberikan batas waktu pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) paling lambat akhir Desember 2016.

"Saat ini sudah terbentuk TPAKD level Provinsi Jawa Timur pada September 2016 dan kami menargetkan setiap daerah di Jatim yang memiliki OJK bisa membentuk TPAKD paling lambat akhir tahun ini karena itu wajib," katanya saat kegiatan Expo Inklusi Keuangan yang digelar OJK Kabupaten Jember, Minggu.

TPAKD merupakan tim yang tersusun dari pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan dan juga pelaku usaha yang bertujuan, agar pelaku usaha mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan dan hal itu akan berdampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor UMKM.

Ia mengatakan tingkat literasi (pemahaman) keuangan masyarakat masih rendah, sehingga diperlukan stimulus agar sektor UMKM di daerah bisa meningkat.

"Saat ini literasi keuangan masyarakat terhadap bank masih sekitar 21,3 persen, padahal di sisi lain pendapatan masyarakat meningkat, mulai produk domestik bruto tahun 2001 sekitar 707 dollar AS menjadi sekitar 3.500 dollar AS pada tahun 2015," katanya memaparkan.

Ia meminta OJK di setiap daerah di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Jember untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar literasi keuangan masyarakat juga meningkat.

"Ke depan, tugas pelaporan Lembaga Jasa Keuangan kepada OJK juga bertambah. Kalau biasanya hanya melaporkan rencana dan realisasi deposit dan kredit, mereka akan diwajibkan melakukan kegiatan sosialisasi semacam itu dan melaporkannya pada OJK," katanya.

Kepala OJK Jember Aidil Chaidir mengatakan berdasarkan data, jumlah lembaga jasa keuangan yang tersebar di Kabupaten Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi cukup banyak.

"Ada 40 unit cabang bank umum konvensional, 286 kantor cabang pembantu, 205 kantor kas dan 25 kas keliling. Sementara untuk Bank Syariah ada delapan unit dan BPR sebanyak 53 unit yang dua di antaranya BPR Syariah," tuturnya.

Ia mengaku akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui koordinasi dengan lembaga jasa keuangan di wilayah kerja OJK Jember di wilayah Tapal Kuda.

"Salah satunya dengan kegiatan Expo Inklusi Keuangan dan acara ini dihadiri sekitar 41 lembaga jasa keuangan se-Keresidenan Besuki, sehingga kami berharap apa yang ditargetkan OJK pada tahun ini dapat tercapai sesuai dengan rencana," ujarnya menambahkan.(*)