Puluhan Dokter di Jember Tolak Program "DLP"

Jember (Antara Jatim) - Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jember, Jawa Timur menolak kebijakan pemerintah tentang program pendidikan dokter layanan primer (DLP) dengan melakukan unjuk rasa secara damai di halaman Kantor IDI setempat, Senin sore.

"Kebijakan program pendidikan DLP yang dipaksakan berjalan tanpa kajian mendalam dapat menimbulkan polemik serta pemborosan biaya, sehingga kami menolak itu," kata koordinator aksi dr Heru Iskandar di Kantor IDI Jember.

Menurutnya organisasi profesi dokter menuntut reformasi sistem pendidikan kedokteran dengan mengkritisi pendirian fakultas kedokteran yang berdiri tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan biaya pendidikan kedokteran yang tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah.

"Pendidikan kedokteran sangat mahal, bahkan satu semester bisa menghabiskan biaya sekitar Rp20 juta per semester, sehingga kami melakukan advokasi kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan dokter yang pro rakyat," tuturnya.

Ia menjelaskan kebijakan program pendidikan DLP belum tuntas pembahasannya di tingkat organisasi profesi dan Konsil Kedokteran lndonesia (KKL), serta belum tuntasnya pembahasannya peraturan pendukung berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

"Namun, kebijakan program pendidikan itu dipaksakan untuk berjalan. Pemaksaan program DLP rentan menimbulkan konflik horizontal antara dokter di layanan tingkat pertama," katanya.

Heru mengatakan pihak IDI Jember juga meminta adanya amandemen Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terkait Dokter Layanan Primer, dan mengusulkan peningkatan kompetensi dokter sesuai kompetensi dokter layanan primer dimasukkan dalam Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan.

Selain mengkritisi program pendidikan DLP, IDI Jember juga menyoroti reformasi sistem kesehatan nasional dengan mengkritisi program Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan BPJS perlu dilakukan perbaikan dalam bidang kebijakan, pembiayaan dan pengawasan. 

"Di sejumlah daerah, dilaporkan masih menjadi kendala dalam penerapan program JKN dan sinkronisasi aturan BPJS dengan standar profesi juga harus menjadi perhatian bersama," ujarnya menambahkan.

Setelah melakukan orasi dan membacakan petisi tuntutannya, puluhan IDI Jember bergerak melanjutkan aksi damainya di Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan mengajak calon dokter di kampus setempat untuk bergabung untuk berunjuk rasa.(*)