Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran di dalam APBD Perubahan Rp800 juta untuk menambah anggaran pilkades yang sudah tersedia di dalam APBD 2016 sebesar Rp1,1 miliar.
"Alokasi anggaran pilkades di dalam APBD 2016 sebesar Rp1,1 miliar masih kurang sehingga harus ada tambahan anggaran Rp800 juta," kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi Haryono, di Bojonegoro, Jumat.
Permasalahannya, menurut dia, alokasi anggaran pelaksanaan pilkades yang sudah ditetapkan di dalam APBD 2016 Rp1,1 miliar itu hanya untuk pelaksanaan pilkades di 22 desa.
"Usulan tambahan anggaran Rp800 juta di dalam APBD Perubahan karena ada tambahan pelaksanaan pilkades di 10 desa yang dimajukan tahun ini. Desa itu seharusnya pelaksanaan pilkadesnya 2017," tuturnya.
Menurut dia, adanya tambahan desa yang menggelar pilkades tahun ini disebabkan kepala desa (kades) mengundurkan diri, dan meninggal dunia.
"Panitia pilkades desa sekarang sudah bisa mengajukan anggaran, tapi pencairannya menunggu penetapan APBD Perubahan," ucapnya menegaskan.
Lebih lanjut ia menjelaskan pembiayaan pilkades dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD itu di atur di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Sesuai perhitungan biaya pelaksanaan pilkades berkisar Rp40 juta-Rp50 juta per desa, dengan memperhitungkan jumlah penduduk.
"Ada tambahan biaya keamanan Rp10 juta per desa. Tambahan biaya keamanan agar tidak membebani desa dalam menyelenggarakan pilkades," paparnya.
Ia juga mengatakan bantuan biaya pelaksanaan pilkades itu merupakan bantuan keuangan kepada desa sehingga anggaran langsung masuk rekening desa.
"Tujuan utamanya agar calon kades tidak terbebani biaya pelaksanaan pilkades," ucapnya menambahkan.
Mengenai tahapan pilkades, katanya, sekarang ini sudah masuk pendaftaran peserta pilkades, di antaranya, ada lima desa lima desa yang terpaksa harus mengulang pendaftaran calon kades sebab hanya ada satu pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi.
"Pelaksanaan pilkades dijadwalkan November, tapi tanggal pelaksanaan saya tidak hapal," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Alokasi anggaran pilkades di dalam APBD 2016 sebesar Rp1,1 miliar masih kurang sehingga harus ada tambahan anggaran Rp800 juta," kata Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Bojonegoro Supi Haryono, di Bojonegoro, Jumat.
Permasalahannya, menurut dia, alokasi anggaran pelaksanaan pilkades yang sudah ditetapkan di dalam APBD 2016 Rp1,1 miliar itu hanya untuk pelaksanaan pilkades di 22 desa.
"Usulan tambahan anggaran Rp800 juta di dalam APBD Perubahan karena ada tambahan pelaksanaan pilkades di 10 desa yang dimajukan tahun ini. Desa itu seharusnya pelaksanaan pilkadesnya 2017," tuturnya.
Menurut dia, adanya tambahan desa yang menggelar pilkades tahun ini disebabkan kepala desa (kades) mengundurkan diri, dan meninggal dunia.
"Panitia pilkades desa sekarang sudah bisa mengajukan anggaran, tapi pencairannya menunggu penetapan APBD Perubahan," ucapnya menegaskan.
Lebih lanjut ia menjelaskan pembiayaan pilkades dengan mengalokasikan anggaran melalui APBD itu di atur di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Sesuai perhitungan biaya pelaksanaan pilkades berkisar Rp40 juta-Rp50 juta per desa, dengan memperhitungkan jumlah penduduk.
"Ada tambahan biaya keamanan Rp10 juta per desa. Tambahan biaya keamanan agar tidak membebani desa dalam menyelenggarakan pilkades," paparnya.
Ia juga mengatakan bantuan biaya pelaksanaan pilkades itu merupakan bantuan keuangan kepada desa sehingga anggaran langsung masuk rekening desa.
"Tujuan utamanya agar calon kades tidak terbebani biaya pelaksanaan pilkades," ucapnya menambahkan.
Mengenai tahapan pilkades, katanya, sekarang ini sudah masuk pendaftaran peserta pilkades, di antaranya, ada lima desa lima desa yang terpaksa harus mengulang pendaftaran calon kades sebab hanya ada satu pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi.
"Pelaksanaan pilkades dijadwalkan November, tapi tanggal pelaksanaan saya tidak hapal," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016