Surabaya (Antara Jatim) – Jumlah pendaftar anggota Dewan Pendidikan (DP) Jawa Timur hingga hari Jumat masih minim. Tercatat baru lima pelamar yang mengirimkan surat permohonon ke sekretariat pemilihan anggota DP Jatim di Jl Gentengkali 33, Surabaya.
Ketua Panitia Pemilihan Anggota DP Jatim, Prof Warsono mengatakan, pendaftaran sudah dibuka sejak Rabu (21/9) dan bakal ditutup Rabu (28/9) mendatang.
"Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jumlah anggota DP provinsi paling banyak 13 orang. Dengan begitu, minimal jumlah pendaftar DP Jatim diharapkan 13 orang. Atau dua kali lipatnya, jadi 26 orang,” katanya.
Warsono mengatakan bila sampai pendaftaran ditutup jumlahnya tidak lebih dari angka tersebut, langkah pertama yang diambil panitia pemilihan adalah memperpanjang waktu pendaftaran.
"Jika sudah diberi tambahan waktu ternyata tetap minim pelamar, maka panitia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalaupun diperpanjang, ya yang rasional waktunya, tidak berulang kali,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menambahkan, logika yang dipakai ketika menambah waktu pendaftaran karena belum banyak yang memperoleh informasi. Namun, panitia telah mempublikasikan mengenai rekrutmen anggota DP Jatim. Sehingga, saat posisi sudah dipublikasikan tetapi tetap minim pendaftar, tidak perlu dipaksakan.
“Di sini memang bukan untuk orang yang mencari pekerjaan, tapi yang mau menyumbang pemikiran untuk pendidikan Jatim. Ya sudah, yang berminat-minat itu saja yang dijadikan,” kata Guru Besar bidang PPKn ini.
Untu menutup kekosongan jumlah anggota DP Jatim, Warsono mengaku bisa diisi dari birokrasi atau lainnya. Hanya saja mekanisme tersebut belum dibahas. “Ya nanti kita lihat. Mungkin tidak banyak yang tertarik karena di sana pengabdian betul. Tidak ada gaji dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DP Jatim periode 2011-2016, Prof Gempur Santoso, hingga kemarin belum melayangkan surat permohonan menjadi anggota DP Jatim periode 2016-2021. Dia mengaku, pendaftaran DP Jatim kali ini terlalu banyak persyaratan.
“Yang menjadi pemberat, terutama untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Banyak sekali seperti lamaran pekerjaan. Masak profesor seperti disuruh melamar pekerjaan? Itu terlalu rumit, apalagi saya juga banyak pekerjaan,” katanya.
Gempur menjelaskan, beberapa kolega memang sudah menghubungi dan meminta dirinya untuk daftar. Yang menjadi problem itu terlalu banyak persyaratan. Dia pun meminta panitia pemilihan merevisi aturan tersebut.
“Masak seperti itu? Sebaiknya persyaratan ditinjau ulang oleh panitia seleksi. Jangan sampai DP Jatim ini diintervensi politik, nanti bisa dipertanyakan indepedensinya,” pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua Panitia Pemilihan Anggota DP Jatim, Prof Warsono mengatakan, pendaftaran sudah dibuka sejak Rabu (21/9) dan bakal ditutup Rabu (28/9) mendatang.
"Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, jumlah anggota DP provinsi paling banyak 13 orang. Dengan begitu, minimal jumlah pendaftar DP Jatim diharapkan 13 orang. Atau dua kali lipatnya, jadi 26 orang,” katanya.
Warsono mengatakan bila sampai pendaftaran ditutup jumlahnya tidak lebih dari angka tersebut, langkah pertama yang diambil panitia pemilihan adalah memperpanjang waktu pendaftaran.
"Jika sudah diberi tambahan waktu ternyata tetap minim pelamar, maka panitia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalaupun diperpanjang, ya yang rasional waktunya, tidak berulang kali,” ungkapnya.
Pria yang juga menjabat Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini menambahkan, logika yang dipakai ketika menambah waktu pendaftaran karena belum banyak yang memperoleh informasi. Namun, panitia telah mempublikasikan mengenai rekrutmen anggota DP Jatim. Sehingga, saat posisi sudah dipublikasikan tetapi tetap minim pendaftar, tidak perlu dipaksakan.
“Di sini memang bukan untuk orang yang mencari pekerjaan, tapi yang mau menyumbang pemikiran untuk pendidikan Jatim. Ya sudah, yang berminat-minat itu saja yang dijadikan,” kata Guru Besar bidang PPKn ini.
Untu menutup kekosongan jumlah anggota DP Jatim, Warsono mengaku bisa diisi dari birokrasi atau lainnya. Hanya saja mekanisme tersebut belum dibahas. “Ya nanti kita lihat. Mungkin tidak banyak yang tertarik karena di sana pengabdian betul. Tidak ada gaji dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DP Jatim periode 2011-2016, Prof Gempur Santoso, hingga kemarin belum melayangkan surat permohonan menjadi anggota DP Jatim periode 2016-2021. Dia mengaku, pendaftaran DP Jatim kali ini terlalu banyak persyaratan.
“Yang menjadi pemberat, terutama untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Banyak sekali seperti lamaran pekerjaan. Masak profesor seperti disuruh melamar pekerjaan? Itu terlalu rumit, apalagi saya juga banyak pekerjaan,” katanya.
Gempur menjelaskan, beberapa kolega memang sudah menghubungi dan meminta dirinya untuk daftar. Yang menjadi problem itu terlalu banyak persyaratan. Dia pun meminta panitia pemilihan merevisi aturan tersebut.
“Masak seperti itu? Sebaiknya persyaratan ditinjau ulang oleh panitia seleksi. Jangan sampai DP Jatim ini diintervensi politik, nanti bisa dipertanyakan indepedensinya,” pungkasnya.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016