Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk menangani kejahatan siber yang semakin meningkat.
"Untuk menangani keamanan siber tidak perlu membentuk lembaga baru dari nol tetapi kita bisa manfaatkan dan mengonsolidasikan dengan unit-unit di kementerian yang memiliki fungsi keamanan siber," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyebutkan dari informasi yang ia dapatkan, pada tahun 2013 Indonesia menjadi sasaran terbesar kedua kejahatan siber dunia.
"Pada tahun 2014 dan 2015, kejahatan siber di Indonesia naik drastis hingga 389 persen. Mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce," kata Jokowi.
Menurut dia, munculnya kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan pemerintah apalagi ke depan pemerintah ingin mengembangkan ekonomi digital nasional.
"Untuk menangani keamanan siber tidak perlu membentuk lembaga baru dari nol tetapi kita bisa manfaatkan dan mengkonsolidasikan unit-unit di kementerian/lembaga yang memiliki fungsi keamanan siber," tegas Jokowi.
Sementara itu terkait reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), Presiden mengatakan ASN harus mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan secara tuntas dari hulu sampai hilir," katanya.
Ia meminta Menpan-RB Asman Abnur melakukan langkah-langkah konkret dalam reformasi birokrasi.
"Ubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil," kata Jokowi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Untuk menangani keamanan siber tidak perlu membentuk lembaga baru dari nol tetapi kita bisa manfaatkan dan mengonsolidasikan dengan unit-unit di kementerian yang memiliki fungsi keamanan siber," kata Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas (ratas) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Presiden Jokowi menyebutkan dari informasi yang ia dapatkan, pada tahun 2013 Indonesia menjadi sasaran terbesar kedua kejahatan siber dunia.
"Pada tahun 2014 dan 2015, kejahatan siber di Indonesia naik drastis hingga 389 persen. Mayoritas serangan pada sektor bisnis e-commerce," kata Jokowi.
Menurut dia, munculnya kejahatan siber menjadi tantangan baru dari sisi kesiapan pemerintah apalagi ke depan pemerintah ingin mengembangkan ekonomi digital nasional.
"Untuk menangani keamanan siber tidak perlu membentuk lembaga baru dari nol tetapi kita bisa manfaatkan dan mengkonsolidasikan unit-unit di kementerian/lembaga yang memiliki fungsi keamanan siber," tegas Jokowi.
Sementara itu terkait reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), Presiden mengatakan ASN harus mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.
"Reformasi birokrasi harus dilakukan secara tuntas dari hulu sampai hilir," katanya.
Ia meminta Menpan-RB Asman Abnur melakukan langkah-langkah konkret dalam reformasi birokrasi.
"Ubah orientasi kerja birokrasi agar tidak semata-mata berorientasi pada prosedur tapi berorientasi pada hasil," kata Jokowi.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016