Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 40 nelayan, petambak, dan pegiat LSM perikanan se-Jawa mengikuti sosialisasi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (PPN-PI-PG).
"Sosialisasi UU Nelayan di Gedung Twins Tower UINSA Surabaya itu merupakan kerja sama Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Saintek UINSA dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Nelayan (KIARA)," kata Sekretaris Prodi Ilmu Kelautan UINSA Surabaya, Andik Dwi Muttaqin MT, di Surabaya, Jumat.
Ia menjelaskan kegiatan kerja sama UINSA-KIARA bertajuk "Mendorong Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam" itu bertujuan membangun kesadaran di tingkat akar rumput (masyarakat pesisir) bahwa mereka memiliki hak konstitusional yang harus diperjuangkan bersama.
"Pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam itu harus ada gerakan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir di Pulau Jawa," katanya.
Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Saintek UINSA Prof Dr Moh Sholeh MPd dan sempat dijenguk Rektor UINSA Pof Abd A'la itu dihadiri oleh perwakilan organisasi nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam dan organisasi perempuan nelayan se-Jawa.
Misalnya, organisasi Layar Nusantara (anggota KIARA), PNI (Gresik, Surabaya, Demak, Jepara, Indramayu), KNTI Jawa Timur, Serikat Nelayan Indonesia (Jatim), WALHI Jawa Timur, WALHI Jawa Barat, KOMPI (Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu), dan Forum Nelayan (Fornel) Jepara.
"Rektor UINSA di tengah kesibukannya memang menyempatkan untuk berdiskusi dengan para perwakilan organisasi nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, organisasi perempuan nelayan itu," katanya.
Pada akhir acara, seluruh peserta sepakat untuk saling bekerja sama guna mendorong pihak pemerintah melaksanakan UU PPN-PI-PG tersebut melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk pihak kampus.
"Namun, mereka juga akan mendorong pihak pemerintah dan instansi terkait untuk mewujudkan kerja nyata yang dapat dirasakan oleh para Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Dalam kaitan itu, Prodi Ilmu Kelautan UINSA Surabaya juga siap memenuhi harapan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam itu melalui lokakarya untuk pemberdayaan mereka dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Sosialisasi UU Nelayan di Gedung Twins Tower UINSA Surabaya itu merupakan kerja sama Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Saintek UINSA dengan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Nelayan (KIARA)," kata Sekretaris Prodi Ilmu Kelautan UINSA Surabaya, Andik Dwi Muttaqin MT, di Surabaya, Jumat.
Ia menjelaskan kegiatan kerja sama UINSA-KIARA bertajuk "Mendorong Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam" itu bertujuan membangun kesadaran di tingkat akar rumput (masyarakat pesisir) bahwa mereka memiliki hak konstitusional yang harus diperjuangkan bersama.
"Pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam itu harus ada gerakan pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir di Pulau Jawa," katanya.
Acara yang dibuka oleh Dekan Fakultas Saintek UINSA Prof Dr Moh Sholeh MPd dan sempat dijenguk Rektor UINSA Pof Abd A'la itu dihadiri oleh perwakilan organisasi nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam dan organisasi perempuan nelayan se-Jawa.
Misalnya, organisasi Layar Nusantara (anggota KIARA), PNI (Gresik, Surabaya, Demak, Jepara, Indramayu), KNTI Jawa Timur, Serikat Nelayan Indonesia (Jatim), WALHI Jawa Timur, WALHI Jawa Barat, KOMPI (Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu), dan Forum Nelayan (Fornel) Jepara.
"Rektor UINSA di tengah kesibukannya memang menyempatkan untuk berdiskusi dengan para perwakilan organisasi nelayan/pembudidaya ikan/petambak garam, organisasi perempuan nelayan itu," katanya.
Pada akhir acara, seluruh peserta sepakat untuk saling bekerja sama guna mendorong pihak pemerintah melaksanakan UU PPN-PI-PG tersebut melalui kerja sama dengan semua pihak, termasuk pihak kampus.
"Namun, mereka juga akan mendorong pihak pemerintah dan instansi terkait untuk mewujudkan kerja nyata yang dapat dirasakan oleh para Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan," katanya.
Dalam kaitan itu, Prodi Ilmu Kelautan UINSA Surabaya juga siap memenuhi harapan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam itu melalui lokakarya untuk pemberdayaan mereka dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016