Dirjen : Inovasi Kampus Harus Dorong Pembangunan Berjalan Tepat Waktu

Surabaya, (Antara Jatim) - Dirjen Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan inovasi di kalangan kampus atau perguruan tinggi harus mampu mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia berjalan secara tepat waktu.

"Program pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan tepat waktu, efisien, dan berkualitas. Dan supaya hal itu tercapai peran perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan rekomendasi," ucap Ali di Surabaya, Rabu.

Ali yang menjadi pembicara kunci dalam simposium "University Network for Indonesia Infrastrukture Development" (UNIID) di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) itu mengatakan, inovasi yang diciptakan haruslah tentang manajemen aset serta tata kelola infrastruktur.

Ia menjelaskan, perguruan tinggi saat ini memiliki tantangan besar dalam peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti bangunan perkuliahan, fasilitas laboratorium, rumah sakit akademik, hingga pengelolaan jalan, air, listrik dan telekomunikasi di kampus. 

"Oleh karena itu, inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan infrastruktur dari kampus diharapkan juga menjadi perhatian masing-masing anggota UNIID," katanya.

Sedangkan  pembiayaan dalam inovasi saat ini, katanya, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 190/2015, dan disebutkan dapat memperoleh sumber pendanaan alternatif dari swasta, selain memanfaatkan APBN/APBD serta penerimaaan dana dari masyarakat.

"Ini merupakan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan inovasi, dan fokus perhatian adalah mengenai ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah, yang kini juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia," katanya.

Ali mengatakan, hingga kini Jawa masih mendominasi ekonomi nasional karena infrastrukturnya paling maju, dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional yang berasal dari pulau tersebut. 

Sebaliknya, Maluku dan Papua yang minim infrastruktur hanya bisa menyumbang 2,37 persen PDB nasional, padahal luasnya lebih dari tiga kali Jawa. 

"Kabupaten yang paling rawan pangan semuanya di Papua, dengan rata-rata angka kemiskinan mencapai 25 persen lebih. Oleh karena itu, program pembangunan infrastruktur harus benar-benar diamankan pelaksanaannya, agar tepat waktu, efisien, dan berkualitas," ucapnya.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Sinthya Roesly yang juga hadir dalam simposium itu mengatakan perguruan tinggi, khususnya anggota UNIID memang harus bisa aktif mengembangkan berbagai skema pendanaan dalam inovasi.

Sehingga, kata Sinthya infrastruktur di perguruan tinggi Indonesia bisa lebih maju, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hari Purwanto yang membuka simposium itu mengatakan institusi pendidikan tinggi sangat berperan besar dalam menyediakan lulusan yang handal di bidang infrastruktur. 

Perguruan tinggi, kata dia, juga diupayakan agar tak hanya memperhatikan pengelolaan infrastruktur secara fisik dalam kampus, namun juga perlu mendorong keterkaitan antara infrastruktur dan pembangunan ekonomi. 

Selanjutnya juga memperhatikan masalah sosial, budaya, regulasi dan tata kelola pembangunan, mengembangkan pemikiran baru dalam pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan SDM infratsruktur.  

     

Hari mengatakan, siap atau tidak, telah banyak ditemukan profesi tenaga ahli yang berasal dari luar negeri utamanya ASEAN, sehingga ketersediaan lulusan perguruan tinggi dari Indonesia saat ini harus dituntut memiliki daya saing yang tinggi.(*)