Madiun Tunggu Petunjuk Pergantain Raskin ke "Voucher"

Madiun (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun masih menungu petunjuk pelaksanaan dan teknis tentang wacana pergantian beras miskin (raskin) atau beras sejahtera (rastra) menjadi "voucher" pangan.

"Hingga saat ini belum ada petunjuknya dari pemerintah pusat. Kami yang di daerah masih menunggu wacana perubahan atau pergantian raskin ke voucher pangan tersebut," ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Madiun Yudi Hartono kepada wartawan, Jumat.

Menurut dia, koordinasi antara pemerintah daerah dengan provinsi terkait hal tersebut baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengaku siap jika wacana tersebut dilakukan.

Seperti diketahui, pemerintah akan mengganti program raskin ke program voucher pangan. Kebijakan itu dilakukan karena bantuan raskin dinilai masyarakat banyak yang kurang tepat sasaran. 

Dengan adanya voucher pangan diharapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat memacu gairah ekonomi mikro.

Konsep voucher pangan tersebut rencananya diberikan dengan nilai tertentu setiap bulan bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM). Selain itu, rencananya voucher juga bisa digunakan untuk membeli pangan selain beras, seperti telur, misalnya.

Pemerintah berjanji akan ada proses pendataan yang layak untuk program tersebut dan diharapkan pula akan ada banyak pedagang yang berpartisipasi sebagai tempat untuk menukar voucher yang dimiliki rakyat miskin penerima jatah.

Selain itu, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan payung hukum dari program tersebut dan diharapkan akan ada peraturan presiden (Perpres).

Sementara, pendistribusian rastra di wilayah Kabupaten Madiun masih berlangsung seperti biasanya. Selama ini rastra dibagikan dalam bentuk beras kepada warga miskin yang menjadi penerima program subsidi pangan tersebut. 

Setiap warga penerima jatah mendapatkan 15 kilogram beras kualitas medium per bulan dengan menebus Rp1.600 per kilogram. Sesuai data yang ada, jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) rastra di Kabupaten Madiun mencapai 59.005 kepala keluarga. 

Selain dinilai banyak yang tidak tepat sasaran, program rastra juga memiliki kelemahan lain. Yakni kualitas beras yang terkadang buruk dan pembayaran ke Bulog yang menunggak hingga miliaran Rupiah. (*)