Surabaya (Antara Jatim) - Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Dr Patdono Suwignjo mengatakan sebanyak 32.000 dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) hingga kini masih S1 (strata-1).

"Secara nasional, sebanyak 32.000 dosen Stikes tidak memenuhi syarat pendidikan minimal S2, khususnya untuk ilmu keperawatan dan kebidanan," katanya dalam Seminar dan Workshop Pendidikan Magister Keperawatan Terapan yang diadakan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Surabaya, Jumat.

Saat ini, ia mengatakan program S2 ilmu keperawatan dan kebidanan baru ada 13 program di Indonesia, yaitu enam program S2 pada perguruan tinggi swasta dan tujuh program S2 pada perguruan tinggi negeri.

"Kami sangat kekurangan dosen S2, masih ada 32.000 dosen Stikes yang belum memenuhi syarat kualifikasi magister keperawatan dan kebidanan. Saat ini ada 23 perguruan tinggi yang mengusulkan magister keperawatan dan kebidanan baru, tapi usulan tersebut masih dalam tahap proses," paparnya.

Namun, lanjut Patdono, meski kebutuhan dosen ilmu kesehatan ini masih sangat kurang, tetapi untuk memberikan mandat magister tidak mudah, karena itu pihaknya akan sangat selektif.

"Secara umum prodi yang terkait dengan kesehatan, kan berhubungan langsung dengan nyawa manusia sehingga sangat elektif. Prodi ini risikonya sangat tinggi, maka kita sangat selektif, hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat kita beri mandat,¿ tandasnya.

Dia menambahkan, yang paling penting dalam pemberian mandat magister keperawatan dan kebidanan ini adalah mutunya. Sebanyak 23 usulan magister keperawatan dan kebidanan itu sudah dalam proses dan pengumuman prodinya dilakukan pada 25 Mei hingga 25 Juli 2016, termasuk Unusa.

"Untuk visitasi dan melihat langsung layak-tidaknya perguruan tinggi mendapat mandat akan dilakukan setelah hari raya. Untuk prodi kita tunjuk tim, kita minta untuk datang ke pelosok Indonesia untuk melihat prodi mana yang potensial," paparnya.

Ia menambahkan setelah lebaran akan diproses, yakni proses kelayakan-tidaknya diberikan mandat. Nantinya akan didatangi terkait dosen, peralatannya hingga konsep kurikulum yang bagus, kalau syaratnya tidak dipenuhi maka izin tidak akan turun.

"Untuk proses diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan. Dengan proses yang dimulai pertengah Juli, maka pertengahan Agustus bisa ada pengumuman," ujarnya.

Dia menuturkan bahwa saat ini untuk mendidikan program dan perguruan tinggi tidak semudah dulu, sekarang izin ada dua, dari Dikti dan BAN PT untuk mendapatkan akreditasi minimal.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis) Prof Mohammad Nuh DEA mengatakan bahwa saat ini Unusa telah mendapatkan mandat untuk mengadakan program Magister Keperawatan Terapan.

Menurutnya, hal ini sebagai upaya Unusa untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan yang bukan hanya pengembangan kampus Unusa.

"Dipilihnya program magister keperawatan terapan ini karena melihat kebutuhkan dosen atau pendidik di perguruan tinggi ilmu kesehatan khususnya keperawatan dan kebidanan masih sangat besar," jelasnya.

Dengan demikian, peluang untuk menjadi dosen setelah menempuh magister akan sangat besar. Selain itu, magister tidak hanya dibutuhkan di dunia pendidikan, namun rumah sakit ¿ rumah sakit juga membutuhkan tenaga khusus dari magister keperawatan. (*)

Pewarta: Laily Widya Arishandi

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016