Kuala Lumpur, (Antara) - Pemerintah Indonesia akan mengirimkan guru-guru yang siap memberikan pelajaran kepada anak-anak tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang telah memasuki usia sekolah.
"Berapapun jumlahnya kita akan siapkan. Pemerintah akan mengirimkan guru-guru sesuai dengan kebutuhannya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di sela-sela "World Economic Forum" (WEF) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.
Menurut dia, jika sudah ada tempat (sekolah), ada izin dan penyelenggaranya, maka pemerintah akan mengirimkan para pengajarnya sebab yang berminat cukup banyak.
"Tenaga pengajarnya sudah ada dan yang maupun banyak. Jadi tidak akan kekurangan tenaga pengajarnya. Yang penting penyelenggaranya harus ada," ucapnya.
Dijelaskannya, Kemendikbud sudah ada daftar nama-nama yang siap untuk menjadi guru-guru untuk anak-anak TKI di sejumlah negara.
Untuk pendidikan, lanjut dia, biaya bukanlah masalah, karena memang sudah terukur dan menjadi kebijakan pemerintah untuk menyediakannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur, Rabu (1/6), membahas beberapa hal termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI di Sarawak, Malaysia.
"Beberapa hal dibicarakan termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI yang berada di wilayah Sarawak dengan merealisasikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut seperti CLC (community learning center)," ungkap Wapres Kalla.
Dikatakannya, Sarawak memang punya aturan tidak mengizinkan Konsulat Jenderal RI di Kuching mendirikan sekolah. Namun, pihak perusahaan yang mempekerjakan TKI dan terdapat anak-anaknya bisa mengajukan izin ke pihak pemerintahan di sana.
Dubes Herman Prayitno mengatakan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak akan memberitahukan kepada pihak perusahaan seperti Sime Darby dan Felda agar segera mendaftarkan untuk penyediaan tempat pendidikan (CLC) untuk anak-anak TKI.
"Di Sarawak, perusahaan seperti Sime Darby dan Felda yang bisa mengajukan izin pendirian pusat pendidikan untuk anak TKI," ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, dalam pelaksanaannya akan dikelola oleh pihak Indonesia seperti Konjen Kuching, Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dubes Herman menambahkan jumlah CLC tersebut nantinya disesuaikan dengan wilayah Sarawak yang banyak anak-anak Indonesia.
"Jumlah anak TKI di Sarawak tidak sebanyak di Sabah. Mungkin sekitar 10 ribuan," tuturnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Berapapun jumlahnya kita akan siapkan. Pemerintah akan mengirimkan guru-guru sesuai dengan kebutuhannya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di sela-sela "World Economic Forum" (WEF) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.
Menurut dia, jika sudah ada tempat (sekolah), ada izin dan penyelenggaranya, maka pemerintah akan mengirimkan para pengajarnya sebab yang berminat cukup banyak.
"Tenaga pengajarnya sudah ada dan yang maupun banyak. Jadi tidak akan kekurangan tenaga pengajarnya. Yang penting penyelenggaranya harus ada," ucapnya.
Dijelaskannya, Kemendikbud sudah ada daftar nama-nama yang siap untuk menjadi guru-guru untuk anak-anak TKI di sejumlah negara.
Untuk pendidikan, lanjut dia, biaya bukanlah masalah, karena memang sudah terukur dan menjadi kebijakan pemerintah untuk menyediakannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur, Rabu (1/6), membahas beberapa hal termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI di Sarawak, Malaysia.
"Beberapa hal dibicarakan termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI yang berada di wilayah Sarawak dengan merealisasikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut seperti CLC (community learning center)," ungkap Wapres Kalla.
Dikatakannya, Sarawak memang punya aturan tidak mengizinkan Konsulat Jenderal RI di Kuching mendirikan sekolah. Namun, pihak perusahaan yang mempekerjakan TKI dan terdapat anak-anaknya bisa mengajukan izin ke pihak pemerintahan di sana.
Dubes Herman Prayitno mengatakan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak akan memberitahukan kepada pihak perusahaan seperti Sime Darby dan Felda agar segera mendaftarkan untuk penyediaan tempat pendidikan (CLC) untuk anak-anak TKI.
"Di Sarawak, perusahaan seperti Sime Darby dan Felda yang bisa mengajukan izin pendirian pusat pendidikan untuk anak TKI," ucapnya.
Meski demikian, lanjut dia, dalam pelaksanaannya akan dikelola oleh pihak Indonesia seperti Konjen Kuching, Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dubes Herman menambahkan jumlah CLC tersebut nantinya disesuaikan dengan wilayah Sarawak yang banyak anak-anak Indonesia.
"Jumlah anak TKI di Sarawak tidak sebanyak di Sabah. Mungkin sekitar 10 ribuan," tuturnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016