Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo mendengarkan paparan penggunaan anggaran lima kabupaten, yakni Banyuwangi, Jombang, Batang, Kutai Kartanegara dan Bantaeng melalui diskusi yang digelar Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 2016.
"Tim ingin melihat realisasi dan penyerapan anggaran secara optimal di sejumlah kabupaten," ujarnya di sela forum grup diskusi "Sharing Session Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Secara Good Governance" di Surabaya, Kamis.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Wakil Bupati Bantaeng Muhammad Yasin dan Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto yang mewakili bupati karena berhalangan hadir.
Menurut dia, langkah ini sebagai sikap preventif atau bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa di daerah, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"TEPRA ini bertugas meyakinkan agar pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan tidak ada masalah dan APBD berjalan sebagaimana mestinya, terlebih tidak sampai terkena masalah hukum di kemudian hari," ucapnya.
Disinggung alasan hanya lima kepala daerah yang diminta untuk memaparkan sekaligus mendengarkan tata pengelolaan keuangan daerah, Mardiasmo yang juga menjabat sebagai ketua umum TEPRA tersebut mengaku tak memiliki alasan tertentu, namun inovasi dan pencerahan dari kelimanya menjadi penting untuk dicontoh oleh kepala daerah lainnya.
"Sebenarnya kami mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, namun kebetulan beliau di luar negeri ada tugas yang tak bisa dihindarkan," katanya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan pihaknya menggunakan anggaran belanja terkait infrastruktur dengan presentase lebih besar dibandingkan kesekretariatan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya pada belanja modal Banyuwangi APBD 2016, presen belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mencapai 56,5 persen terhadap total belanja modal dengan komponen yang terbesar adalah belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp232,03 miliar
Kemudian, presentase belanja modal gedung dan bangunan nilainya 14,6 persen terhadap total belanja modal dengan komponen yang terbesar adalah belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan senilai Rp93 miliar.
Belanja insfrastruktur, kata dia, terkait masyarakat relatif besar dan belanja sekretariat kecil karena pada tahun kemarin maupun tahun ini dilakukan moratorium belanja kendaraan serta moratorium pembangunan kantor.
"Kalau ada pembangunan gedung sekarang, itu bersifat pelayan publik, seperti revitalisasi Puskesmas, pembangunan ruang di Dispendukcapil, dan revitalisasi beberapa kantor kecamatan untuk publik sehingga belanja tidak efektif kami pinggirkan dengan lebih memproduktifkan belanja untuk rakyat," katanya.
Sedangkan, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo ketika ditemui usai acara mengatakan bahwa sejak menjabat 2012 hingga saat ini ia memerintahkan kepala SKPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran kepada masyarakat, dan yang terpenting sesuai aturan.
"Alhamdulillah, setiap tahunnya selalu terserap di atas 90 persen dan saya memastikan bahwa penyerapan maupun penggunaannya sesuai koridor berlaku," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Tim ingin melihat realisasi dan penyerapan anggaran secara optimal di sejumlah kabupaten," ujarnya di sela forum grup diskusi "Sharing Session Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan APBD Secara Good Governance" di Surabaya, Kamis.
Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Wakil Bupati Bantaeng Muhammad Yasin dan Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Totok Heru Subroto yang mewakili bupati karena berhalangan hadir.
Menurut dia, langkah ini sebagai sikap preventif atau bersifat mencegah agar tidak terjadi apa-apa di daerah, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"TEPRA ini bertugas meyakinkan agar pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan tidak ada masalah dan APBD berjalan sebagaimana mestinya, terlebih tidak sampai terkena masalah hukum di kemudian hari," ucapnya.
Disinggung alasan hanya lima kepala daerah yang diminta untuk memaparkan sekaligus mendengarkan tata pengelolaan keuangan daerah, Mardiasmo yang juga menjabat sebagai ketua umum TEPRA tersebut mengaku tak memiliki alasan tertentu, namun inovasi dan pencerahan dari kelimanya menjadi penting untuk dicontoh oleh kepala daerah lainnya.
"Sebenarnya kami mengundang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, namun kebetulan beliau di luar negeri ada tugas yang tak bisa dihindarkan," katanya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan pihaknya menggunakan anggaran belanja terkait infrastruktur dengan presentase lebih besar dibandingkan kesekretariatan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya pada belanja modal Banyuwangi APBD 2016, presen belanja modal jalan, irigasi dan jaringan mencapai 56,5 persen terhadap total belanja modal dengan komponen yang terbesar adalah belanja modal pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp232,03 miliar
Kemudian, presentase belanja modal gedung dan bangunan nilainya 14,6 persen terhadap total belanja modal dengan komponen yang terbesar adalah belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan senilai Rp93 miliar.
Belanja insfrastruktur, kata dia, terkait masyarakat relatif besar dan belanja sekretariat kecil karena pada tahun kemarin maupun tahun ini dilakukan moratorium belanja kendaraan serta moratorium pembangunan kantor.
"Kalau ada pembangunan gedung sekarang, itu bersifat pelayan publik, seperti revitalisasi Puskesmas, pembangunan ruang di Dispendukcapil, dan revitalisasi beberapa kantor kecamatan untuk publik sehingga belanja tidak efektif kami pinggirkan dengan lebih memproduktifkan belanja untuk rakyat," katanya.
Sedangkan, Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo ketika ditemui usai acara mengatakan bahwa sejak menjabat 2012 hingga saat ini ia memerintahkan kepala SKPD agar memaksimalkan penyerapan anggaran kepada masyarakat, dan yang terpenting sesuai aturan.
"Alhamdulillah, setiap tahunnya selalu terserap di atas 90 persen dan saya memastikan bahwa penyerapan maupun penggunaannya sesuai koridor berlaku," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016