Surabaya (Antara Jatim) - Kepolisian Daerah Jawa Timur belum menemukan signifikansi kasus "palu arit" (logo PKI) di wilayah hukumnya, karena fakta di lapangan belum menemukan unsur yuridis yang signifikan.
"Isu-isu soal itu terus didalami, tapi informasi intelijen hingga kini masih belum ada temuan yang signifikan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Surabaya, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. "Kalau ada indikasi yang kuat, laporkan saja. Kalau ada unsur pidana yang signifikan, ya akan kita tindak lanjuti," katanya.
Hingga kini, aparat kepolisian bersama TNI pun tetap mewaspadai kemungkinan adanya aliran/ajaran terlarang yang mengadakan kegiatan atau menggunakan atribut yang melanggar UU.
Secara terpisah, sejarahwan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspadai dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti-agama dan tetap berjuang untuk NKRI.
"Semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia," katanya.
Menurut dia, dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada tahun 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" Negara Komunis di Indonesia.
"Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ujarnya.
Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. "Kalau ada pemuda NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan 'chaos' saat itu," katanya.
Ia mencontohkan sikap PKI yang menyakitkan. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi," katanya.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk "membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara.
"Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang Negara Komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media," tandasnya.
Ia mengakui testimoni itu mungkin saja benar, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia. "Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan CC PKI yang dipimpin DN Aidit," ucapnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Isu-isu soal itu terus didalami, tapi informasi intelijen hingga kini masih belum ada temuan yang signifikan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol RP Argo Yuwono di Surabaya, Rabu.
Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan. "Kalau ada indikasi yang kuat, laporkan saja. Kalau ada unsur pidana yang signifikan, ya akan kita tindak lanjuti," katanya.
Hingga kini, aparat kepolisian bersama TNI pun tetap mewaspadai kemungkinan adanya aliran/ajaran terlarang yang mengadakan kegiatan atau menggunakan atribut yang melanggar UU.
Secara terpisah, sejarahwan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi mengingatkan masyarakat untuk tetap waspadai dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti-agama dan tetap berjuang untuk NKRI.
"Semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia," katanya.
Menurut dia, dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada tahun 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" Negara Komunis di Indonesia.
"Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ujarnya.
Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. "Kalau ada pemuda NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan 'chaos' saat itu," katanya.
Ia mencontohkan sikap PKI yang menyakitkan. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi," katanya.
Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk "membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara.
"Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang Negara Komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media," tandasnya.
Ia mengakui testimoni itu mungkin saja benar, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia. "Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan CC PKI yang dipimpin DN Aidit," ucapnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016