Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan aktivis GP Ansor dan Banser Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis mendatangi markas Kodim 0807 dan Mapolres Tulungagung guna menolak rencana pengajian akbar oleh kelompok aliran tertentu di Masjid Agung Al-Munawar, Tulungagung.
Antara di Tulungagung melaporkan, aksi berlangsung damai dan berakhir setelah Kapolres Tulungagung AKBP FX Bhirawa Braja Paksa menyatakan setuju mencabut izin penyelenggaraan pengajian yang berpotensi memicu kerawanan sosial tersebut.
"Setelah kami evaluasi bersama, memang ada tahapan prosedur yang dilewati sehingga kegiatan tersebut harus dibatalkan," kata Kapolres Bhirawa usai memberi pernyataan sikap bersama di hadapan ratusan aktivis dan simpatisan Banser-Ansor di halaman Mapolres Tulungagung.
Ia mencontohkan soal pemilihan tempat (Masjid jami Al-Munawar) yang tidak pernah dikomunikasikan dengan pihak takmir masjid, sehingga memicu kesalahpahaman dengan komunitas jamaah lain.
"Intinya ada komunikasi yang tidak dilalui sehingga memicu sensitifitas pihak lain. Apalagi ini menyangkut agama, menyangkut aqidah," ujarnya.
Informasi dari sumber aktivias GP Ansor maupun Banser, protes sengaja mereka arahkan ke kodim dan kepolisian karena panitia penyelenggara pengajian berasal dari jajaran Kepolisian Resor Tulungagung.
Kabar keterlibatan anggotanya ini diakui oleh Kapolres Bhirawa dan mengatakan telah mendapat laporan sebelumnya.
"Ya, saya sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya, tapi tidak tahu jika ternyata ada beberapa prosedur dan masalah komunikasi yang tidak tuntas seperti ini," ujarnya.
Ketua GP Ansor Tulungagung Sahrul Munir mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan karena kegiatan pengajian dilakukan oleh komunitas jamaah yang mereka nilai berfaham radikal dan menganut faham khilafah dalam bernegara sehingga tidak mengakui eksitensi NKRI.
"Kami juga menolak jika kegiatan pengajian menggunakan Masjid Agung Al-Munawar yang milik umat Islam namun digunakan oleh kelompok tertentu dengan mendatangkan seorang habaib yang kami tahu betul tracrekam jejaknya bagaimana," ujarnya.
Namun, Sahrul memastikan persoalan dan tuntutan yang mereka usung telah terjawab tuntas setelah pimpinan Polres Tulungagung menandatangani pernyataan sikap bersama untuk mencabut izin penyelenggaraan pengajian demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.
"Kami berterima kasih dengan respon baik bapak kapolres yang mau mendengar aspirasi warga Ansor dan Banser Tulungagung," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Antara di Tulungagung melaporkan, aksi berlangsung damai dan berakhir setelah Kapolres Tulungagung AKBP FX Bhirawa Braja Paksa menyatakan setuju mencabut izin penyelenggaraan pengajian yang berpotensi memicu kerawanan sosial tersebut.
"Setelah kami evaluasi bersama, memang ada tahapan prosedur yang dilewati sehingga kegiatan tersebut harus dibatalkan," kata Kapolres Bhirawa usai memberi pernyataan sikap bersama di hadapan ratusan aktivis dan simpatisan Banser-Ansor di halaman Mapolres Tulungagung.
Ia mencontohkan soal pemilihan tempat (Masjid jami Al-Munawar) yang tidak pernah dikomunikasikan dengan pihak takmir masjid, sehingga memicu kesalahpahaman dengan komunitas jamaah lain.
"Intinya ada komunikasi yang tidak dilalui sehingga memicu sensitifitas pihak lain. Apalagi ini menyangkut agama, menyangkut aqidah," ujarnya.
Informasi dari sumber aktivias GP Ansor maupun Banser, protes sengaja mereka arahkan ke kodim dan kepolisian karena panitia penyelenggara pengajian berasal dari jajaran Kepolisian Resor Tulungagung.
Kabar keterlibatan anggotanya ini diakui oleh Kapolres Bhirawa dan mengatakan telah mendapat laporan sebelumnya.
"Ya, saya sudah mendapat pemberitahuan sebelumnya, tapi tidak tahu jika ternyata ada beberapa prosedur dan masalah komunikasi yang tidak tuntas seperti ini," ujarnya.
Ketua GP Ansor Tulungagung Sahrul Munir mengatakan, aksi tersebut mereka lakukan karena kegiatan pengajian dilakukan oleh komunitas jamaah yang mereka nilai berfaham radikal dan menganut faham khilafah dalam bernegara sehingga tidak mengakui eksitensi NKRI.
"Kami juga menolak jika kegiatan pengajian menggunakan Masjid Agung Al-Munawar yang milik umat Islam namun digunakan oleh kelompok tertentu dengan mendatangkan seorang habaib yang kami tahu betul tracrekam jejaknya bagaimana," ujarnya.
Namun, Sahrul memastikan persoalan dan tuntutan yang mereka usung telah terjawab tuntas setelah pimpinan Polres Tulungagung menandatangani pernyataan sikap bersama untuk mencabut izin penyelenggaraan pengajian demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.
"Kami berterima kasih dengan respon baik bapak kapolres yang mau mendengar aspirasi warga Ansor dan Banser Tulungagung," ujarnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016