Tulungagung (Antara Jatim) - Perum Perhutani mengklaim, perputaran uang hasil pengelolaan kawasan hutan untuk pertanian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
"Tahun lalu (2015) saja, hasil produksi pertanian maupun perladangan di dalam kawasan hutan dengan pola PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) mencapai sekitar Rp150 miliar," kata Kepala Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar Haris Suseno di Tulungagung, Selasa.
Namun omzet itu baru data produksi PHBM di kawasan hutan Tulungagung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani KPH Blitar.
Menurut keterangan Haris maupun Kepala Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika, sepertiga kawasan hutan negara yang secara geografis berada di wilayah adiminsitratif Kabupaten Tulungagung berada di bawah pengelolaan KPH Kediri.
Seperti kawasan hutan di wilayah Kecamatan Sendang, Pagerwojo, hingga Besuki itu ada di bawah pengawasan Perhutani KPH Kediri.
Selebihnya untuk kawasan hutan bagian tengah ke timur, mulai dari Kecamatan Campurdarat, Tanggunggunung, Ngunut, Rejotangan hingga Pucanglaban masuk wilayah pengelolaan Perhutani KPH Blitar.
"Produksi pertanian di dalam kawasan hutan Tulungagung dengan pola PHBM di bawah pembinaan KPH Kediri sedikit di bawah (KPH) Blitar. Jadi kalau KPH Blitar menghitung omzet produksi pertanian dalam kawasan hutan sekitar Rp150 miliar, di wilayah KPH Kediri kira-kira sekitar Rp100 miliar," ujarnya.
Menurut Haris maupun Maman, angka produksi pertanian dalam kawasan hutan secara keseluruhan di bawah KPH Blitar maupun Kediri yang meliputi Blitar, sebagian wilayah Malang, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, serta Nganjuk itu bisa mencapai setengah triliun lebih setiap tahunnya.
Selain bersumber dari produksi pertanian padi dan palawija di kawasan hutan produksi dengan usia tegakan muda, kata Haris, tingginya omzet ekonomi dari pola PHBM tidak lepas dari hasil perkebunan lain, terutama buah-buahan seperti pisang, kelapa, durian, pepaya dan aneka tanaman kebun lain.
"Perhutani sudah cukup senang karena program PHBM melalui pembentukan kelompok-kelompok LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) berjalan efektif dan menghasilkan potensi ekonomi yang besar. Perhutani tidak mengambil bagian sepeserpun dari masyarakat ataupun LMDH, sejauh hutan dijaga agar tetap lestari," ujar Maman.
Kendati mengakui masih ada oknum-oknum warga yang "nakal" dan melakukan pembalakan di dalam hutan produksi maupun lindung, Haris mengatakan intensitasnya saat ini sudah jauh menurun.
Ia berharap melalui pembinaan dan evaluasi secara terus-menerus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bahu-membahu dengan perhutani menjaga hutan dari aksi penjarahan.
"Ada risiko semacam sanksi dijatuhkan kepada kelompok LMDH yang dinilai gagal atau kurang berhasil menjaga tegakan hutan dari aksi pembalakan. Biasanya bagi hasilnya yang dikurangi. Itu untuk memotivasi masyarakat sekitar hutan agar ikut berpartisipasi menjaga hutan di wilayahnya," kata Maman.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Tahun lalu (2015) saja, hasil produksi pertanian maupun perladangan di dalam kawasan hutan dengan pola PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat) mencapai sekitar Rp150 miliar," kata Kepala Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar Haris Suseno di Tulungagung, Selasa.
Namun omzet itu baru data produksi PHBM di kawasan hutan Tulungagung yang berada di bawah pengelolaan Perhutani KPH Blitar.
Menurut keterangan Haris maupun Kepala Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika, sepertiga kawasan hutan negara yang secara geografis berada di wilayah adiminsitratif Kabupaten Tulungagung berada di bawah pengelolaan KPH Kediri.
Seperti kawasan hutan di wilayah Kecamatan Sendang, Pagerwojo, hingga Besuki itu ada di bawah pengawasan Perhutani KPH Kediri.
Selebihnya untuk kawasan hutan bagian tengah ke timur, mulai dari Kecamatan Campurdarat, Tanggunggunung, Ngunut, Rejotangan hingga Pucanglaban masuk wilayah pengelolaan Perhutani KPH Blitar.
"Produksi pertanian di dalam kawasan hutan Tulungagung dengan pola PHBM di bawah pembinaan KPH Kediri sedikit di bawah (KPH) Blitar. Jadi kalau KPH Blitar menghitung omzet produksi pertanian dalam kawasan hutan sekitar Rp150 miliar, di wilayah KPH Kediri kira-kira sekitar Rp100 miliar," ujarnya.
Menurut Haris maupun Maman, angka produksi pertanian dalam kawasan hutan secara keseluruhan di bawah KPH Blitar maupun Kediri yang meliputi Blitar, sebagian wilayah Malang, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, serta Nganjuk itu bisa mencapai setengah triliun lebih setiap tahunnya.
Selain bersumber dari produksi pertanian padi dan palawija di kawasan hutan produksi dengan usia tegakan muda, kata Haris, tingginya omzet ekonomi dari pola PHBM tidak lepas dari hasil perkebunan lain, terutama buah-buahan seperti pisang, kelapa, durian, pepaya dan aneka tanaman kebun lain.
"Perhutani sudah cukup senang karena program PHBM melalui pembentukan kelompok-kelompok LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) berjalan efektif dan menghasilkan potensi ekonomi yang besar. Perhutani tidak mengambil bagian sepeserpun dari masyarakat ataupun LMDH, sejauh hutan dijaga agar tetap lestari," ujar Maman.
Kendati mengakui masih ada oknum-oknum warga yang "nakal" dan melakukan pembalakan di dalam hutan produksi maupun lindung, Haris mengatakan intensitasnya saat ini sudah jauh menurun.
Ia berharap melalui pembinaan dan evaluasi secara terus-menerus bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bahu-membahu dengan perhutani menjaga hutan dari aksi penjarahan.
"Ada risiko semacam sanksi dijatuhkan kepada kelompok LMDH yang dinilai gagal atau kurang berhasil menjaga tegakan hutan dari aksi pembalakan. Biasanya bagi hasilnya yang dikurangi. Itu untuk memotivasi masyarakat sekitar hutan agar ikut berpartisipasi menjaga hutan di wilayahnya," kata Maman.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016