Polres-TNI Razia Narkoba di Lapas Jember

Jember (Antara Jatim) - Aparat Kepolisian Resor Jember dan anggota Kodim 0824 Jember melakukan razia narkoba terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A kabupaten setempat pada Minggu (20/3) malam hingga Senin dini hari.

Razia tersebut dipimpin langsung Kapolres Jember AKBP M Sabilul Alif dengan membawa sebanyak 150 personel dibantu 1 peleton TNI dan 25 anggota Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Razia yang dilakukan itu sebagai komitmen memberantas sindikat narkoba di Kabupaten Jember," kata Kapolres Jember AKBP Sabilul Alif di Jember.

Menurut dia, pihaknya akan terus melakukan pemberantasan secara masif terhadap sindikat narkoba yang sudah semakin merajalela, sehingga Polres Jember tidak akan memberikan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba tersebut.

"Kami melakukan pemeriksaan di seluruh blok dan sebanyak 612 narapidana yang dirazia, namun petugas gabungan tidak menemukan adanya narkoba di Lapas Jember. Hanya ada korek api gas dan ikat pinggang," tuturnya.

Sementara Kepala KPLP Lapas Kelas II-A Jember, Asmuri menyambut baik razia narkoba yang dilakukan secara mendadak oleh Polres bersama TNI Jember terhadap warga binaan di lapas setempat.

"Lapas Jember bebas dari narkoba dan hasil razia hanya menemukan enam korek api gas dan ikat pinggang, kemudian temuan itu kami amankan untuk dimusnahkan," katanya.

Ia menjelaskan pihak Lapas sebenarnya rutin melakukan pemeriksaan narkoba dan senjata tajam terhadap warga binaan, bahkan pemeriksaan tersebut dilakukan setiap hari, usai apel pagi di Lapas Jember.

"Narapidana dan tahanan di Lapas Jember sudah terbiasa dengan pemeriksaan narkoba, sehingga mereka tidak akan berani untuk menyimpan atau mengonsumsi narkoba di lapas," katanya.

Menurut dia, biasanya yang ditemukan petugas saat razia adalah korek api dan gunting, namun biasanya dua alat tersebut untuk kegiatan keterampilan, dan bukan untuk hal lain.

"Kami berusaha mewujudkan zero HP, pungli, dan narkoba (halinar) sesuai dengan instruksi Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya. (*)