Jakarta, (Antara) - Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas yang diusung PDI Perjuangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, merasa tak pernah mengeluarkan uang untuk mahar politik dengan partai pengusung, bahkan dirinya malah dibantu oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," kata Anas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anas mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Basuki T Purnama mengaku dimintai uang mahar oleh salah satu partai yang berminat mengusung gubernur DKI yang lebih beken disapa dengan nama Ahok itu.
Sebelumnya, Ahok memutuskan maju lewat jalur perseorangan atau independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Namun, mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, justru malah dibantu penuh oleh PDIP.
Ia mencontohkan saat harus membiayai saksi-saksi, ternyata dirinya tak mengeluarkan uang karena PDIP secara total mengerahkan kader-kadernya sebagai saksi di tingkat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di KPU.
"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti di alami oleh kandidat lain," jelasnya.
Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi, bahkan dirinya sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di Pilkada Banyuwangi.
Oleh karen itu, dirinya menegaskan bahwa biayanya memenangi Pilkada Banyuwangi nisbi murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi.
"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," ucapnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pengalaman saya mengikuti dua kali Pilkada pada 2010 dan 2015 yang diusung oleh PDIP, sama sekali tidak ada mahar atau uang yang harus dibayarkan ke partai. Secara resmi maupun tidak resmi, dua kali ikut pilkada ini saya tidak pernah dimintai mahar oleh PDIP," kata Anas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Anas mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Basuki T Purnama mengaku dimintai uang mahar oleh salah satu partai yang berminat mengusung gubernur DKI yang lebih beken disapa dengan nama Ahok itu.
Sebelumnya, Ahok memutuskan maju lewat jalur perseorangan atau independen karena mengaku dimintai mahar yang kisarannya Rp100 miliar hingga Rp200 miliar.
Namun, mantan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, berdasarkan pengalamannya dua kali ikut pilkada, justru malah dibantu penuh oleh PDIP.
Ia mencontohkan saat harus membiayai saksi-saksi, ternyata dirinya tak mengeluarkan uang karena PDIP secara total mengerahkan kader-kadernya sebagai saksi di tingkat pemungutan suara (TPS) hingga rekapitulasi di KPU.
"Untuk saksi, sama sekali tidak ada biaya. Malah PDIP menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi saksi di setiap TPS. Ini saya alami betul dan pasti di alami oleh kandidat lain," jelasnya.
Anas menambahkan, PDIP juga menggembleng kader-kadernya secara mandiri sebagai saksi, bahkan dirinya sempat melihat langsung pelatihan mandiri bagi saksi-saksi PDIP di Pilkada Banyuwangi.
Oleh karen itu, dirinya menegaskan bahwa biayanya memenangi Pilkada Banyuwangi nisbi murah karena tidak keluar uang mahar dan biaya saksi.
"Saya hanya diminta mengunjungi pelatihan itu untuk menyampaikan visi-misi dan program kerja. Ini sangat membantu mewujudkan politik biaya murah, karena salah satu komponen paling mahal dalam pilkada adalah untuk para saksi," ucapnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016