Sampit, Kalteng (Antara) - Organisasi keagamaan Muhammadiyah mengingatkan pemerintah dan politikus untuk tidak menciptakan kebijakan politik yang dapat mengekang rakyat sehingga tidak bisa bangkit dari kemiskinan.
"Kemiskinan bisa karena sistem politik yang tidak memungkinkan seseorang menjadi kaya. Ini disebut kemiskinan struktural. Dia rajin tapi sistem yang tidak memberinya kesempatan untuk menjadi kaya," kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Sampit, Jumat (4/3) malam.
Harapan itu disampaikan Mu'ti saat menghadiri Musyawarah Daerah VI Muhammadiyah Aisyiyah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, di Sampit.
Hadir pada kesempatan itu, ratusan kader Muhammadiyah, selain itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah H.M. Yamin Muchtar, Wakil Bupati H.M. Taufiq Mukri, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Akmal Thamroh.
Selain sistem politik, katanya, kemiskinan juga bisa disebabkan terbatasnya ilmu atau sumber daya manusia, serta faktor kemalasan.
"Namun yang sistem politik yang tidak tepat, akan sangat merugikan rakyat," katanya.
Ia mengemukakan politik berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cukup kuat dipengaruhi oleh sistem dan proses politik. Jika sistem politik tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil maka akan tergambar pada kebijakan yang dihasilkan.
Mu'ti mengingatkan kepada seluruh warga Muhammadiyah yang mendapat kepercayaan menjadi pemimpin maupun jabatan lainnya untuk mengedepankan kepentingan rakyat.
Setiap kebijakan yang akan diambil, katanya, harus dipertimbangkan secara matang kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.
Muhammadiyah menginginkan kadernya selalu berjuang dan memikirkan solusi terhadap nasib rakyat.
Ia mengemukakan sistem politik harus mendorong pada kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berubah menjadi sejahtera.
"K.H. Achmad Dahlan menyatakan Muhammadiyah tidak ingin pemimpin yang gaib. Banyak pemimpin yang kalau rakyatnya ada masalah, dia hilang entah ke mana. Tapi kalau masalah selesai, dia datang bak pahlawan," katanya.
Muhammadiyah dibentuk untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan seperti itu.
Melalui berbagai kegiatan amal dan usahanya, katanya, warga Muhammadiyah mengambil peran dalam mendorong terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang kebijakannya berpihak kepada rakyat.
"Muhammadiyah mendukung penuh Islam berkemajuan yang kembali Al Qur'an dan sunnah. Muhammadiyah tidak segan belajar dari orang lain jika itu tujuannya demi kebaikan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Kemiskinan bisa karena sistem politik yang tidak memungkinkan seseorang menjadi kaya. Ini disebut kemiskinan struktural. Dia rajin tapi sistem yang tidak memberinya kesempatan untuk menjadi kaya," kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Sampit, Jumat (4/3) malam.
Harapan itu disampaikan Mu'ti saat menghadiri Musyawarah Daerah VI Muhammadiyah Aisyiyah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, di Sampit.
Hadir pada kesempatan itu, ratusan kader Muhammadiyah, selain itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah H.M. Yamin Muchtar, Wakil Bupati H.M. Taufiq Mukri, dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Akmal Thamroh.
Selain sistem politik, katanya, kemiskinan juga bisa disebabkan terbatasnya ilmu atau sumber daya manusia, serta faktor kemalasan.
"Namun yang sistem politik yang tidak tepat, akan sangat merugikan rakyat," katanya.
Ia mengemukakan politik berpengaruh besar terhadap kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan cukup kuat dipengaruhi oleh sistem dan proses politik. Jika sistem politik tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil maka akan tergambar pada kebijakan yang dihasilkan.
Mu'ti mengingatkan kepada seluruh warga Muhammadiyah yang mendapat kepercayaan menjadi pemimpin maupun jabatan lainnya untuk mengedepankan kepentingan rakyat.
Setiap kebijakan yang akan diambil, katanya, harus dipertimbangkan secara matang kemungkinan dampaknya terhadap masyarakat.
Muhammadiyah menginginkan kadernya selalu berjuang dan memikirkan solusi terhadap nasib rakyat.
Ia mengemukakan sistem politik harus mendorong pada kebijakan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berubah menjadi sejahtera.
"K.H. Achmad Dahlan menyatakan Muhammadiyah tidak ingin pemimpin yang gaib. Banyak pemimpin yang kalau rakyatnya ada masalah, dia hilang entah ke mana. Tapi kalau masalah selesai, dia datang bak pahlawan," katanya.
Muhammadiyah dibentuk untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan seperti itu.
Melalui berbagai kegiatan amal dan usahanya, katanya, warga Muhammadiyah mengambil peran dalam mendorong terciptanya sistem politik dan pemerintahan yang kebijakannya berpihak kepada rakyat.
"Muhammadiyah mendukung penuh Islam berkemajuan yang kembali Al Qur'an dan sunnah. Muhammadiyah tidak segan belajar dari orang lain jika itu tujuannya demi kebaikan," katanya. (*)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016