BMKG Minta Media Berperan dalam Peringatan Dini Tsunami

Jember (Antara Jatim) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangkates Malang meminta media berperan dalam mata rantai peringatan dini tsunami yang terjadi di daerah.

"Media memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi peringatan dini tsunami, sehingga kami berharap adanya penguatan kapasitas media dalam rantai peringatan tsunami," kata Kepala Geofisika BMKG Karangkates, Musripan, di Jember, Jumat.

Menurutnya, hasil "workshop" mitigasi gempa bumi dan tsunami yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember pada 24-25 Februari 2016 menghasilkan beberapa rekomendasi kepada BPBD,  media, dan masyarakat yang sudah ditandatangani oleh BMKG Karangkates dan BPBD Jember.

"Salah satunya rekomendasi kepada media, agar ikut bertanggung jawab dalam menyebarluaskan peringatan dini tsunami kepada masyarakat melalui pemberitaan, ketika bencana tsunami akan melanda suatu daerah," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, media diharapkan melakukan konfirmasi terkait peringatan dini tsunami kepada pihak-pihak yang berkompeten seperti BMKG dan BPBD, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dalam pemberitaan.

"Kalau sumber informasi tidak tepat dan akurat, maka bisa saja informasi itu kurang benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga justru akan menimbulkan kepanikan di masyarakat," ucapnya.

Musripan juga mengimbau media membantu BPBD menyebarluaskan arahan evakuasi pada menit-menit pertama setelah gempa bumi kepada masyarakat, selain para jurnalis melakukan reportase di lapangan.

"Hasil rekomendasi juga menyebutkan perlu dibangun kerja sama antara media dengan BMKG atau BPBD karena media merupakan bagian dari rantai peringatan dini tsunami," ujarnya.

Sementara rekomendasi untuk BPBD di antaranya perlunya penguatan dan perawatan berkala perangkat penerima dan perangkat penyebarluasan informasi di kantor BPBD/ pusat pengendali operasional (Pusdalop) berupa jaringan internet, telepon, radio, dan 'warning receiver system' (WRS).

"Kami juga meminta pihak BPBD untuk peningkatan dan penguatan sumberdaya manusia untuk operasional Pusdalop, sehingga mereka bisa membaca dengan cepat pesan peringatan dini tsunami dari BMKG," katanya menambahkan.

Data di BMKG Karangkates mencatat sebanyak delapan kabupaten di Jawa Timur yang berada di selatan Pulau Jawa rawan terjadi gelombang tsunami karena masuk zona I (tinggi) rawan gempa bumi.

Delapan kabupaten itu yakni Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi.(*)