Mojokerto (Antara Jatim) - Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, mewaspadai adanya pergerakan aliran Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di kota setempat menyusul adanya penolakan warga terkait dengan aliran ini.
Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Senin, mengatakan, pihaknya bersama dengan forum pimpinan daerah setempat sudah sepakat tidak boleh ada aliran radikal maupun Gafatar di kota setempat.
"Kami akan merapatkan barisan dengan meminta mulai dari RT, RW harus sigap menghadapi setiap ada warga baru yang datang di wilayah kami," katanya.
Ia mengemukakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi secara intensif terkait Gafatar mulai dari lingkungan masyarakat terkecil hingga ke sekolah-sekolah.
"Satuan polisi pamong praja juga akan gencar melakukan penyisiran di rumah-rumah kos dengan dasar instruksi wali kota," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan memantau setiap mutasi warga, baik itu mutasi masuk ke dalam kota maupun keluar kota.
"Bakesbangpol nanti yang akan bertindak sebagai 'leading' sektor untuk melakukan pemantauan ini," katanya.
Ia mengatakan, Pemkot Mojokerto juga mewaspadai eksodus anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Kalimantan menyusul penolakan warga Kalimantan Barat (Kalbar) terhadap Gafatar.
"Gafatar belum terdaftar di Kota Mojokerto dan tidak akan terdaftar karena ada surat dari Kemendagri. Justru yang kami waspadai adalah eksodus pengikut Gafatar yang ditolak warga Kalimantan Barat, pasti akan kembali ke Jawa Timur, termasuk juga ke Kota Mojokerto," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016